MANTRA SUKABUMI - Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD akhirnya angkat bicara terkait rencana rekonsiliasi.
Rencana rekonsiliasi tersebut akan dilakukan dengan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab.
Hal itu disampaikan Mahfud MD melalui akun Twitter miliknya. Ia menyebut dirinya mengajak Habib Rizieq silaturahmi melalui kuasa hukumnya.
Baca Juga: Cek Fakta: Tommy Soeharto Ancam yang Berani Ganggu FPI Akan Berhadapan dengan Keluarga Cendana
Baca Juga: Gus Mus: Tolong Para Kyai, Ustadz dan Habaib, Tolong Tampilkan Akhlak Rasulullah, Umat Rindu
Hal itu lanjut Mahfud bertujuan untuk menjaga negara dan umat secara bersama-sama untuk kebaikan semuanya.
"Penjelasan: Sebenarnya, mlm sblm MRS mendarat, tgl 9/11/2020 jam 19 sy mengundang Tim Hukum MRS (Sugito dan Ari), sy ngajak diatur silaturrahim di tempat netral utk berdialog dgn MRS utk menjaga negara dan umat ber-sama2 demi kebaikan rakyat dan umat," tulis Mahfud dikutip mantrasukabumi.com pada Sabtu, 12 Desember 2020.
Hanya saja menurut Mahfud MD saat tiba di Indonesia, Habib Rizieq dengan lantang meminta syarat jika ingin dilakukan rekonsiliasi.
Ia bahkan meminta terpidana teroris dan para tersangka lain untuk dibebaskan. Mahfud beranggapan silaturahmi saja belum dilakukan sudah meminta syarat yang tinggi.
Baca Juga: Mengejutkan, Teddy Gusnaidi Minta Habib Rizieq Ditahan: Dia Berpotensi Melarikan Diri
Baca Juga: Ustadz Abdul Somad Angkat Bicara Terkait Baku Tembak Polisi dan Pengawal Habib Rizieq Shihab
Karena itulah kemudian Mahfud menegaskan bahwa pemerintah akhirnya memutuskan tidak berencana melakukan rekonsiliasi dengan Habib Rizieq.
"Tp apa jawabnya? Hr pertama dia berpidato lantang, "Mau rekonsiliasi dgn syarat pemerintah membebaskan terpidana teroris, melepas tersangka tindak pidana dgn nama2 ttt. Loh, blm silaturrahim sdh minta syarat tinggi. Maka sy tegaskan, Pemerintah tak berencana rekonsiliasi dgn MRS," pungkasnya.
Seperti diketahui, dalam pidatonya Habib Rizieq mengaku siap melakukan rekonsiliasi dengan pemerintah asalkan mulai Abu Bakar Baasyir hingga Syahganda Nainggolan dibebaskan terlebih dahulu.**