MANTRA SUKABUMI - Publik dikejutkan dengan beredarnya foto surat telegram dari Kepolisian Republik Indonesia pada Kamis, 24 Desember 2020.
Surat telegram itu disebut-sebut berasal dari Kepala Polri (Kapolri) yang ditujukan kepada para kepala kepolisian daerah (Kapolda) dengan nomor SRT/965/XII/IPP.3.1.6/2020 bertanggal 23 Desember 2020.
Adapun isi surat telegram tersebut memerintahkan para kapolda untuk melakukan kegiatan pemantauan dan kegiatan penggalangan tokoh masyarakat dan tokoh agama menyusul pelarangan aktivitas enam organisasi massa.
Baca Juga: ShopeePay Hadirkan Super Online Deals untuk Sambut Momen Akhir Tahun di Era New Normal Jadi Bermakna
Baca Juga: Kabar Gembira untuk Indonesia dan Turki, Vaksin Sinovac Buatan China Dilaporkan Efektif di Brazil
Enam organisasi tersebut dilarang melakukan aktivitas sebab tidak sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.
Keenamnya adalah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Aliansi Nasional Anti Syiah (ANAS), Jamaah Ansarut Tauhit (JAT), Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), Forum Umat Islam (FUI), dan Front Pembela Islam (FPI).
Pelarangan aktivitas ormas tersebut dilatarbelakangi Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu) mengenai Pembubaran Ormas.
Namun, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Kombes Pol. Yusri Yunus membantah surat telegram tersebut.
Baca Juga: Habib Husein Ja'far Kirim Hadiah Ini untuk Pendeta, Pastor Postinus: Luar Biasa Bib, Matur Nuwun
"Hoaks..yang (surat) telegram itu," ujar Yusri dikutip mantrasukabumi.com dari Antara pada Jumat, 25 Desember 2020.
Dengan demikian foto surat telegram yang beredar di media sosial ataupun aplikasi pesan instan merupakan kabar bohong atau hoaks.***