MANTRA SUKABUMI - Kasus korupsi yang melibatkan mantan Mensos Juloardi Batu Bara terus menyeret orang-orang pentinggi negeri.
Salah satunya adalah menyeret nama Ihsan Yunus politisi PDI Perjuangan, rumahnya sudah digeledah KPK namun hasilnya nihil. Lagi-lagi kejanggalan muncul dengan hilangnya nama Ihdan Yunus dalam dakwaan KPK.
Pengamat Politik Rocky Gerung turut menanggapi terkait hilangnya nama Politikus PDIP Ihsan Yunus dalam dakwaan penyuap Eks Mensos Juliari Batubara, Harry Van Sidabuke, dan Ardian IM dalam kasus korupsi bansos Kementerian Sosial.
Baca Juga: Jadwal Acara TV RCTI Hari Ini Minggu 28 Februari 2021, Jangan Lewatkan Sinetron Ikatan Cinta
Rocky Gerung menilai, hilangnya nama Ihsan Yunus merupakan suatu pola yang menandakan adanya keterkaitan antara KPK, PDIP, dan Istana.
"Ini satu pola, satu fasilitas karena ini kaitannya dengan KPK, PDIP, dan Istana. Jadi penghilangan itu dimaksudkan bukan sekedar menghilangkan jejak tapi juga hierarki hukuman, kira-kira begitu," kata Rocky Gerung, dikutip mantrasukabumi.com dari kanal YouTube, Sabtu, 27 Februari 2021.
Rocky Gerung juga menilai, dengan hilangnya nama Ihsan Yunus dalam dakwaan perkara dugaan suap pengadaan paket bansos, menunjukkan bahwa KPK tidak mampu memberantas koruptor sampai ke akarnya.
"Jadi selalu dianggap bahwa harus ada yang diperlihatkan kepada publik bahwa KPK serius, tapi sekaligus mau ditunjukkan bahwa KPK tidak sanggup sampai ke akar koruptornya," ujar Rocky Gerung.
Rocky Gerung pun menduga adanya tukar tambah politik ketika rekrutmen KPK yang berakibat pada melemahnya upaya pemberantasan korupsi.
Lebih lanjut, dia menuturkan bahwa hilangnya nama Ihsan Yunus dalam dakwaan mengingatkan akan kasus korupsi Harun Masiku.
"Publik tahu permainan ini karena ada pola, Harun Masiku adalah pola, sebelumnya juga beberapa kasus dalam partai-partai besar itu ada pola. Jadi publik boleh tahu bahwa KPK ini beraninya membongkar bab satu. Bab dua, bab tiga akan dihilangkan," ujar Rocky Gerung.
Menurutnya, apa yang terjadi saat ini merupakan etika yang buruk dalam penegakan hukum di Indonesia.
"Etika yang buruk sebetulnya, kan hak investigasi ada pada petugas-petugas lapangan dan mereka tahu apa yang mereka lakukan itu demi penegakan hukum. Begitu penegakan hukum dimulai, intervensi juga dimulai. Jadi buruk sekali cara kita menjalankan hukum," ujar Rocky Gerung.
Rocky Gerung mengatakan, seharusnya KPK meniru kinerja para pers dalam mencari berita, yang tak menutup-nutupi kebenaran.
"KPK mesti tiru cara pers mencari berita. Reporter itu punya hak absolut untuk memberi tahu, gak boleh ada intervensi dari pemimpin redaksi. Baru itu disebut jurnalisme edukatif," kata Rocky Gerung.
Rocky Gerung pun menyayangkan hilangnya nama Ihsan Yunus dalam dakwaan tersebut, karena itu sama saja dengan menunjukkan bahwa tidak ada profesionalitas dalam tubuh KPK.
"Ini resersenya udah cape-cape kumpulin bukti, di tingkat menengah dipotong sama level KPK. Jadi terlihat yang disebut profesionalisme itu gak ada," ujarnya.
"Ini kan menujukkan KPK betul-betul gak ada mesin profesional atau memang KPK mesin profesionalnya diganti dengan mesin orderan, di order untuk tidak menyebutkan nama-nama itu," kata Rocky Gerung.
Seperti diketahui, kasus bansos yang menyeret mantan Mensos Juliardi Batubara pada hasil pemeriksaan muncul nama-nama lain yang diduga terlibat diantaranya rekan satu partai dengan Juliardi yaitu Ihsan Yunus.
Rumah Ihsan Yunus sempat digeledah KPK untuk mencari barang bukti guna pengembangan kasus bansos ini, namun tiba-tiba nama Ihsan Yunus hilang bak ditelan bumi dalam surat dakwaan. Hal ini lah yang memunculkan reaksi yang beragam dari masyarakat yang dianggap ada swbuah skenario besar dari hilangnya nama Ihsan Yunus.***