MANTRA SUKABUMI - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyebutkan lahan yang dibeli PT Pembangunan Sarana Jaya di kawasan Munjul, Pondok Ranggon, Cipayung, Jakarta Timur, salah satunya untuk pembangunan rumah DP Rp0.
"Kurang lebih yang dibeli Sarana Jaya itu (di Munjul) untuk (program) DP Rp0, di antaranya ya," kata Riza di Balai Kota Jakarta, Rabu malam.
Riza mengatakan bahwa program tersebut adalah sesuai dengan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) 2018-2022 yang dipercayakan kepada PT Pembangunan Sarana Jaya.
Baca Juga: ShopeePay Mantul Sale Ajak Masyarakat Lebih Cuan di Momen Gajian
PT tersebut dipercaya Pemprov DKI mulai dari pembelian lahan, pembangunan unit hunian hingga pemasarannya.
"Jadi intinya tanah yang dibeli Pemprov DKI Jakarta macam-macam, ada yang dibeli oleh Dinas SDA untuk pengendalian banjir, oleh Dinas Pertamanan untuk RTH, Dinas Bina Marga untuk infrastruktur, macam-macam peruntukannya," kata Riza, seperti dikutip mantrasukabumi.com dari Antara.
Ketika ditanyakan apakah proses pengadaan lahan itu diketahui oleh wagub maupun Gubernur Anies Baswedan, Riza mengatakan dia tak mengetahui hal tersebut karena mereka tidak masuk ke wilayah teknis.
Riza sebut mereka bertugas membuat kebijakan secara umum.
"Mereka, bertugas membuat kebijakan secara umum seperti instruksi pengendalian banjir, normalisasi, naturalisasi, termasuk membuat program rumah DP Rp0" kata Riza.
Baca Juga: Luhut Binsar Pandjaitan: Saya Terima Gubernur Anies Baswedan, Ia Minta Dukungan Pemerintah Pusat
"Kami minta dinas-dinas, BUMD untuk menyiapkan. Masing-masing bekerja, jadi kami tidak masuk wilayah teknis. Nggak mungkin lah gubernur-wagub ngurusin yang teknis-teknis, yang besar-besar saja menyita waktu, apalagi masuk wilayah teknis. Itu tugas dinas, tugas sudin," katanya.
Dengan adanya kasus yang akhirnya menyeret Dirut PT Pembangunan Sarana Jaya Yoory Corneles Pinontoan, Riza menyatakan, tidak mengganggu program Pemprov DKI ataupun PT Pembangunan Sarana Jaya termasuk program rumah DP Rp0.
"Di Sarana itu kan tidak Pak Yoory sendiri, ada direktur yang lain, ada manajer dan jajarannya, dan ini kan bekerja bukan individu, ini kerja kolektif, jadi kalau ada satu yang kebetulan sedang menjalani proses hukum, tidak berarti mengganggu, tidak ada masalah," katanya.
"Dan kita tunggu mudah-mudahan Pak Yoory bisa menghadapinya, bisa menjelaskan fakta dan data dan bisa selesai segala urusannya," kata Riza.***