MANTRA SUKABUMI - Setelah berlalu lebih dari sepekan, KLB Demokrat yang diselenggarakan di Deli Serdang Sumatera Utara sebagai motor penggerak salah satunya adalah kepala KSP Moeldoko.
Sampai saat ini Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum menanggapi terkait keterlibatan Moeldoko dalam kudeta Partai Demokrat, padahal sangat ironis ketika anak buahnya bertindak atasannya tidak tahu menahu.
Menanggapi hal ini, pengamat politik Rocky Gerung menganggap bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) buta huruf soal demokrasi, peristiwa politik kudeta Demokrat yang tidak demokratis dianggap happy-happy oleh Presiden Jokowi.
Baca Juga: ShopeePay Mantul Sale Ajak Masyarakat Lebih Cuan di Momen Gajian
Baca Juga: Tanggapi Pernyataan Menkopolhukam, Rocky Gerung: Mahfud Selalu Menggampangkan Persoalan
Bahkan yang menarik pernyataan Mahfud pada satu kesempatan menganggap bahwa presiden happy-happy aja menanggapi persoalan kudeta yang dilakukan oleh anak buahnya.
“Saya tetap menganggap bahwa presiden buta huruf terhadap demokrasi,” ujar Rocky Gerung, dikanal Youtube, dikutip mantrasukabumi.com Jum'at, 12 Maret 2021.
“Peristiwa (kudeta Partai Demokrat) yang sangat tidak demokratis dianggap sebagai happy-happy,” sambungnya.
Sehingga, Rocky Gerung menilai bahwa itu merupakan sejarah Indonesia mempunyai Presiden yang tidak sensitif terhadap keadaan yang membahayakan demokrasi.
Baca Juga: Tak Muncul Usai KLB, Ternyata Moeldoko Tak Hiraukan Pesan Panutannya yang Kini Sudah Wafat
Baca Juga: KLB Demokrat Sangat Bertentangan dengan Wasiat Almarhum Paman AHY yang Disampaikan Kepada Moeldoko
“Jadi ya sudah itu bagian dari biografi politik kita bahwa kita pernah punya Presiden yang menghadapi keadaan yang membahayakan demokrasi, tapi dia cuman happy-happy,” kata Rocky Gerung.
Diketahui, hingga saat ini, sampai lebih dari satu bulan terkait kudeta Partai Demokrat yang melibatkan KSP Moeldoko, Pemerintah dalam hal ini Presiden Jokowi, belum memberi tanggapan terkait kudeta itu.
Salah satunya pada awal isu kudeta tersebut dibuka ke publik, Partai Demokrat berkirim suratkepada Presiden Jokowi.
Namun, Presiden Jokowi melalui Menteri Sekretaris Negara Pratikno, menolak untuk membalas surat tersebut dengan alasan bahwa kudeta Partai Demokrat urusan internal partai.***