MANTRA SUKABUMI - Setelah sekian kali sidang dilaksanakan secara virtual, Habib Rizieq tetap bungkam dan selalu menyuarakan ingin sidang secara offline.
Atas beberapa pertimbangan majelis hakim akhirnya mengabulkan apa yang selalu diinginkan oleh tim HRS.
Atas terkabulnya permohonan ini, Pengamat politik Rocky Gerung mengomentari soal persidangan Habib Rizieq yang digelar secara offline.
Baca Juga: Ada Diskon hingga 90% Plus Voucher, Belanja Termurah di Shopee Murah Lebay
Baca Juga: Kabar Duka Mendalam Kembali Selimuti Umat Islam, Ulama Sang Guru Besar Ilmu Tafsir Wafat
Namun, diketahui terdapat alasan pandemi sehingga sidang harus digelar secara online. Dirinya mempertanyakan perbedaan perlakuan dengan sidang lain.
Menurut Rocky, Rizieq telah menjadi semacam umpan untuk mengukur kedalaman politik Islam dan potensi oposisi.
"Habib Rizieq ini dia semacam umpan untuk mengukur kedalaman politik Islam, untuk mengukur ketajaman media, dan mengukur potensi oposisi. Jadi dia menjadi umpan dari rezim yang panik," ujar Rocky Gerung, dikutip mantrasukabumi.com, dari kanal Youtube, Rabu, 24 Maret 2021.
Lebih lanjut, Rocky menyebut dalam kondisi saat ini pemerintah sudah buta terhadap sejarah.
Menurutnya, persoalan HRS bukanlah tentang pidana melainkan pelanggaran hak asasi manusia.
"Sialnya HRS ada di dalam suatu setting kultur politik yang mengalami defisit. Ada kontras moral, HRS sebagai petugas rakyat dan Jokowi sebagai petugas partai. Orang tetap menganggap Jokowi tidak peduli dengan hak asasi manusia. Karena masalah HRS bukanlah soal pidana melainkan pelanggaran HAM," jelasnya.
Baca Juga: Subhanallah, Inilah Tanda Kiamat yang Sudah Terjadi di Arab Saudi
Padahal menurut Rocky, Presiden Jokowi juga berkali-kali melakukan kerumunan yang sama seperti yang dilakukan HRS.
"Baru-baru ini presiden pergi ke wilayah mana itu dan juga menimbulkan kerumunan," jelasnya.
Soal persidangan HRS, menurut Rocky, Rizieq harus diperlakukan sebagai individu bukan tokoh yang dianggap masyarakat sebagai sesat.
Rocky menyebut hal ini sebagai upaya untuk mendiskreditkan sebuah kelompok yang di belakangnya ada simbol-simbol Islam. Dia pun menyayangkan lantaran Rizieq diadili bukan sebagai warga negara melainkan sebagai tokoh Islam.
"HRS harus diperlakukan sama seperti Jokowi sebagai individu. Nggak ada soal disitu mau kepala negara. Kalau betul melanggar aturan dan kerumunan lakukan hal yang sama. Jadi ini yang disebut sebagai upaya untuk mendiskreditkan. Dia tidak diadili sebagai tokoh negara melainkan sebagai tokoh Islam. Bahaya," ungkapnya.
Rocky menyebut bahwa pihak Istana juga secara diam-diam melakukan survei terhadap pendukung Habib Rizieq.
Oleh karena itu, Rocky menyebut pihak Istana merasa panik sehingga melakukan berbagai macam cara untuk menyudutkan HRS.
Seperti diketahui, bahwa permohonan Habib Rizieq untuk digelarnya secara offline dikabulkan majelis hakim, sidang akan dilanjutkan hari Jum'at, 26 Maret 2021 dengan mendengarkan eksepsi dari terdakwa.***