MANTRA SUKABUMI – Pengamat politik dan filsuf Rocky Gerung akhirnya buka suara terkait keputusan KPK untuk menghentikan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana korupsi oleh Sjamsul Nursalim.
Seperti yang diketahui, beberapa waktu lalu KPK telah mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan Perkara (SP3) terhadap dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pemilik Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) Sjamsul Nursalim.
Rocky Gerung menyebut bahwa penghentian penyidikan yang dikeluarkan pada 01 April 2021 tersebut, terkesan seolah-olah pemerintah sedang ngerjain rasa keadilan rakyat di hari April Mop.
Baca Juga: Pangdam IX Udayana dan Shopee Indonesia Bantu Tuntaskan Krisis Air Bersih di NTT
Baca Juga: Trailer Ikatan Cinta 5 April 2021, Punya Firasat Buruk pada Andin, Papa Surya Tersiram Air Panas
Dirinya juga menyebut bahwa kabar tersebut mengagetkan, serta membuat orang-orang seolah merasa dikerjai atau di-prank.
“Hal yang betul-betul mengejutkan, dan bikin orang kayak di-prank gitu,” ujar Rocky Gerung
“April Mop kan biasanya ngerjain orang, ini Pemerintah ngerjain rasa keadilan rakyat, jadi April Mop-nya di situ,” jelasnya, seperti dilihat mantrasukabumi.com dari video di kanal YouTube Rocky Gerung Official pada Senin, 05 April 2021.
Lantas, Rocky Gerung mengatakan bahwa penghentian penyidikan tersebut merupakan Mega April Mop, karena terkait dengan mega skandal Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).
Baca Juga: Ikatan Cinta 5 April 2021: Demi Selamatkan Barang Peninggalan Roy, Andin Nekat Terjun ke Danau
Baca Juga: Tanggapi Tantangan Yahya Waloni yang Siap Dilaporkan, Ferdinand: Kalau Dibiarkan akan Terus Berulah
“Jadi bisa kita sebut ini Mega April Mop, bukan April Mop-nya Mega ya, tapi Mega April Mop,” kata Rocky Gerung.
“Karena ini menyangkut mega skandal. Kita bisa lihat kebelakang Sjamsul Nursalim itu kroninya siapa itu,” lanjutnya.
Rocky Gerung juga mengatakan bahwa Revisi Undang-Undang KPK dari awal nampak seperti dimaksudkan untuk hal-hal semacam kasus Sjamsul Nursalim tersebut.
“Memang dimaksudkan didesain untuk hal-hal semacam ini, untuk semua jenis April Mop,” ujarnya.
Bahkan, dirinya mengatakan bahwa kewenangan KPK seolah tidak dikurangi dan justru malah ditambah kewenangan untuk menambah koruptor.
“Karena memang undang-undang itu kan disponsori oleh mereka yang bermasalah,” jelasnya.
“Jadi waktu kita kritik itu, semua orang menganggap bahwa ya ujungnya pasti kewenangan KPK bukan dikurangi tapi ditambah, yaitu kewenangan untuk menambah koruptor,” tukasnya.***