Soal Otak-atik Frase Agama hingga Tokoh NU yang Hilang di Buku Sejarah, Politisi PKS: Semakin Gak Jelas

MANTRA SUKABUMI - Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera tanggapi soal perubahan kurikulum hingga hilangnya tokoh NU di buku kamus Sejarah.

Politisi PKS tersebut berpendapat bahwa Pemerintahan Jokowi lebih memilih otak-atik masalah frase agama hingga hilangnya tokoh NU di buku baru.

Padahal Mardani Ali Sera berpendapat ada masalah yang lebih penting dari bangsa ini yang harus lebih fokus diselesaikan Pemerintah.

Baca Juga: Ada Diskon hingga 90% Plus Voucher, Belanja Termurah di Shopee Murah Lebay

Baca Juga: Kecewa Kapal Selam KRI Nanggala-402 Hilang, Ahli Telematika: Malah Ikutan Harun Masiku

Hal tersebut Ia ungkapkan pada akun twitter pribadinya, yang menyayangkan sikap Pemerintah yang tidak fokus pada masalah yang lebih jelas.

"Masalah bangsa saat ini Korupsi, Utang negara, Ekonomi ambruk, Pengangguran, SDM, dll," cuit Mardani, sebagaimana dikutip dari akun Twitter @MardaniAliSera, pada Kamis, 22 April 2021.

Ia menyayangkan kenapa lebih mengotak-atik hal lain, seperti frase agama, pancasila hingga menghilangkan nama ulama di buku sejarah.

"Kenapa yg di utak atik pemerintah "frasa Agama", Pancasila, Bahasa Indonesia dan baru2 ini menghilangkan peran Ulama NU dari sejarah," ungkapnya.

Baca Juga: Lezat tapi Bahaya, Waspada Bagian Daging Ayam ini Sebaiknya Jangan Dikonsumsi karena Dapat Sebabkan Kanker

"Semakin gak jelas pemerintah," tandas politisi PKS tersebut.

Hal serupa juga ditanggapi Ketua Bappilu Partai Demokrat Andi Arief melalui Twitter pribadinya.

Menurutnya, pemulihan ekonomi yang harus dilakukan pemerintah harus secara bertahap tidak bisa dipaksakan.

Baca Juga: Tanda Kiamat Semakin Terlihat, Rasulullah SAW Anjurkan Tempati Tiga Negeri ini

Baca Juga: Rahasia Besar Allah SWT Dibalik Usia 40 Tahun, Perbanyak Baca ini Jika Ingin Selamat Dunia Akhirat

"Pemulihan ekonomi harus bertahap, tak akan bisa pertumbuhan ekonomi dipaksa keinginan Presiden misalnya 7 %, apalagi motifnya hanya ingin sekali saja lebih baik dari Presiden sebelumnya," Katanya.

Andi berpendapat, apabila pemerintah memaksakan keinginannya tercapai dengan cara seperti tersebut, maka akan menimbulkan ancaman baru.

"Jangankan pertumbuhan lebih baik, ancaman bahaya hutang sedang menanti. Mudah2an selamat," pungkasnya.***