MANTRA SUKABUMI - Aparat kepolisian kembali melakukan tindakan represif kepada mahasiswa yang ikut aksi solidaritas di Hari Buruh Sedunia atau May Day 2021.
Mahasiswa yang ikut aksi solidaritas di May Day ini digiring oleh aparat kepolisian untuk dipisahkan dari massa buruh yang lainnya.
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) turut menyoroti tindakan kepolisian yang represif kepada mahasiswa saat May Day ini.
Baca Juga: Ada Diskon hingga 90% Plus Voucher, Belanja Termurah di Shopee Murah Lebay
Melalui media sosialnya, KontraS berpandangan bahwa kebijakan dari aparat kepolisian tersebut sangat aneh dan tidak masuk akal.
"Kepolisian yang bertugas di aksi massa Hari Buruh Sedunia 2021 membuat kebijakan aneh bin ajaib," tulis KontraS sebagaimana dikutip mantrasukabumi.com dari akun Twitter @KontraS pada Sabtu, 1 Mei 2021.
Kebijakan tersebut dinilai aneh lantaran aparat kepolisian membatasi bahwa aksi hanya boleh diikuti olehh buruh, sedangkan mahasiswa tidak.
Atas nama protokol kesehatan, mahasiswa dan warga yang bersolidaritas mengalami represi dan diangkut dari titik aksi untuk dipisahkan dari massa buruh.
Baca Juga: Tanda Kiamat Semakin Terlihat, Rasulullah SAW Anjurkan Tempati Tiga Negeri ini
"Direpresi, kemudian diangkut dengan dua kendaraan sempit yang justru semakin tidak sesuai protokol kesehatan," tulis KontraS.
Sementara, menurut keterangan dari Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Hengki Haryadi, pihaknya mengaku bahwa aparat kepolisian sudah mengingatkan mahasiswa tersebut berkali-kali.
"Kurang lebih 30 mahasiswa, kami sudah berkali-kali tadi menyampaikan imbauan untuk menjaga protokol kesehatan dan menjaga jarak, tapi tidak dilaksanakan," ungkap Hengki sebagaimana dikutip mantrasukabumi.com dari PMJ News pada Sabtu, 1 Mei 2021.
Hengki menuturkan, selanjutnya puluhan mahasiswa tersebut dibawa ke Polda Metro Jaya untuk menjalani pendataan, setelah itu dipulangkan.
Baca Juga: Ramadhan Pertama Tanpa Sosok Aurel Hermansyah, Anang Hermansyah Mengaku Rindu dan Kehilangan
"Untuk kepentingan yang lebih luas, berdasarkan keselamatan rakyat adalah hukum yang tertinggi, maka terpaksa kami pisahkan, namun setelah acara ini selesai akan kami gabungkan lagi," pungkas Hengki.***