MANTRA SUKABUMI - Deputi Balitbang DPP Partai Demokrat Syahrial Nasution mengaku mengkritik Jokowi dengan sopan santun.
Syahrial Nasution mengungkapkan agar Jokowi memecat KSP Moeldoko.
Karena menurut Syahrial Nasution bahwa Moeldoko telah membegal Partai Demokrat.
Baca Juga: PT Shopee International Indonesia Buka Lowongan Kerja Terbaru Juni 2021 di Jakarta untuk Lulusan SMA
Selain itu KSP Moeldoko disebutkan oleh Syahrial Nasution sebagai pegawai istana yang tidak beretika.
"Saya ingin kritik Pak Presiden @jokowi dengan sopan dan santun: tolong, pecat KSP Moeldoko," tutur Syahrial Nasution seperti dikutip mantrasukabumi.com dari akun Twitternya @syahrial_nst pada 30 Juni 2021.
" Pegawai istana yang tidak patuh hukum dan tidak beretika. Dia membegal @PDemokrat dan kalah," ujar Politisi Partai Demokrat tersebut.
KSP Moeldoko sebelumnya telah dinyatakan kalah oleh Kemenkumham, namun masih terus memaksakan kehendaknya.
"Tapi masih berusaha menggugat keputusan Menkumham Yasonna Laoly, memaksakan kehendak. Ini kritik pak," ujar Syahrial.
Sebelumnya Partai Demokrat versi kongres luar biasa Sibolangit Medan mendadak melakukan manuver politik.
Baca Juga: Moeldoko Aktif Promosi Ivermectin, Epidemiolog UI: Harusnya Promosikan 3M, Kok Jadi Salesman Obat?
Hal itu dilakukan untuk mendapatkan legalitas PD dari tangan sang Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono.
Sebagaimana diketahui, berkas Partai Demokrat versi KLB ditolak oleh Kementerian Hukum dan Ham.
Ketua Departemen Komunikasi dan Informatika DPP Partai Demokrat versi Moeldoko Saiful Huda Ems mengatakan, materi gugatannya adalah meminta pengadilan mengesahkan KLB lewat Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN.
Sementara Juru bicara DPP Partai Demokrat KLB Deli Serdang Muhammad Rahmad menanggapi pernyataan kubu AHY yang mengatakan pihaknya gila kekuasaan
akibat menggugat keputusan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly ke Pengadilan Tata Usaha Negara.
Rahmad menegaskan pihaknya tidak gila kekuasaan, dan Menurutnya justru kubu AHY yang gila kekuasaan karena memanipulasi AD ART di luar kongres serta memanipulasi pendiri Partai Demokrat.*