MANTRA SUKABUMI - Kasus lonjakan Covid-19 di Indonesia semakin mencapai pada titik mengkhawatirkan, begitu juga di beberapa provinsi.
Banyak relawan yang kemudian menyerah melihat situasi yang semakin tidak terkendali. Salah satunya disampaikan relawan Gusdurian.
Mereka mengakui, sebagai relawan kemanusiaan tidak memiliki dana dan sumber daya seperti halnya pemerintah.
Baca Juga: Setelah BEM UI dan UGM, Kini Universitas Yarsi Tuding Presiden Jokowi Suka Obral Janji Manis
Baca Juga: Waspada, Ternyata ini Penyebab Kasus Covid-19 Indonesia Naik Drastis Menurut dr Corona
Tak hanya itu, mereka juga tidak memiliki kapasitas untuk menyusun dan mengeksekusi kebijakan dan intervensi serta alokasi sumber daya yang saat ini dibutuhkan masyarakat.
Dilansir mantrasukabumi.com dari laman gusdurian.net pada Rabu, 30 Juni 2021, berikut pernyataan resmi dari relawan kemanusiaan di Yogyakarta:
1. Gelombang kedua COVID-19 kali ini jauh lebih dahsyat daripada puncak gelombang pertama di bulan Desember 2020 – Februari 2021. Angka penularan harian meningkat drastis, demikian pula dengan kematian akibat COVID-19. Sejak hari ketiga ledakan pasien COVID-19 terjadi di India, kami gerakan masyarakat di DIY, telah aktif memantau perkembangan di India, mengantisipasi dan menyiapkan datangnya ledakan pasien COVID-19 di DIY. Hal ini kami lakukan berdasarkan pembelajaran dari penularan COVID-19 dari Cina hingga mencapai Indonesia di awal 2020.
2. Meski berbagai program kami lakukan untuk mempersiapkan peningkatan pasien COVID-19, namun gelombang kedua kali ini jauh besar daripada apa yang mampu kami antisipasi. Seluruh rumah sakit rujukan di DIY penuh dengan BOR sudah melebihi 80%, meskipun rumah sakit sudah meningkatkan kapasitasnya. Sudah dua minggu terakhir shelter-shelter kabupaten penuh. Meski terjadi peningkatan jumlah shelter desa, shelter kabupaten, hingga Rumah Sakit Lapangan Khusus COVID1-19 di Bantul dan Sleman, kecepatan penyebaran COVID-19 jauh lebih cepat daripada peningkatan kapasitas shelter dan rumah sakit.
3. Sepuluh hari lalu, sebagian besar rumah sakit di DIY mengalami kekurangan oksigen. Meski kami bukanlah otoritas, namun kami berusaha berkontribusi mencari solusi mengurai dan memecahkan masalah tersebut. Hari Jumat minggu terjadi penurunan kemampuan tes PCR di DIY, dan kami mencoba mencari solusi, hingga membuat WAG khusus menampung para pimpinan laboratorium di DIY untuk berkoordinasi memecahkan masalah tersebut.
4. Data yang ditampilkan oleh Pemerintah menunjukkan puncak gunung es pertambahan kasus positif, sembuh dan meninggal. Tetapi data riil yang ada di masing-masing daerah menunjukkan jumlah pertambahan yang lebih besar dari yang dilaporkan. Pemerintah seyogyanya melihat data bukan hanya pada tataran resmi tapi pergerakan jam per jam, menit per menit jauh lebih penting. Data satu mewakili satu nyawa, sehingga data bukan hanya informasi semata tapi nyawa yang harus diperjuangkan. Usaha relawan untuk memberikan informasi alternatif data belum dilihat secara komprehensif dan mendukung kebijakan yang diambil. Pada situasi yang sangat rumit, bagaimanapun data seharusnya menjadi setitik lilin untuk memberikan jalan alternatif meskipun bukan terbaik.
5. Saat ini angka kematian akibat COVID-19 meningkat tajam, baik di rumah sakit maupun di rumah-rumah karena pasien melakukan isoman. Dua hari terakhir beberapa pasien wafat selama proses diantar oleh para relawan tanpa SK ke IGD di beberapa rumah sakit dan ternyata IGD-IGD tersebut telah penuh. Para nakes telah mengalami kelelahan bahkan banyak yang terpapar COVID-19. Puluhan ribu relawan yang tidak ber-SK di tingkat padukuhan, kalurahan hingga kapanewon, juga mengalami kelelahan. Tidak jarang mereka harus memulasarakan dan menguburkan beberapa jenazah COVID-19 berturut-turut dimulai tengah malam dan baru selesai saat adzan Subuh berkumandang. Dua hari lalu, bahkan kami terpaksa menghentikan aktivitas para relawan di malam hari karena kapasitas relawan sudah terbatas dan tidak kondusif bagi keselamatan relawan.
Baca Juga: Podcast Bersama Naufal Fikri Anak Refly Harun yang Autis, Deddy Corbuzier: Gila, Ini Keren Sumpah
6. Pada titik inilah, eskalasi masalah terkait COVID-19 tidak memungkinkan kami gerakan kemanusiaan di DIY untuk melangkah lebih jauh lagi. Kami hanyalah elemen masyarakat yang tidak memiliki SK, tidak memiliki dana dan sumber daya seperti halnya pemerintah. Kami juga tidak memiliki privilese dan otoritas merumuskan kebijakan publik dan mengeksekusinya. Masalah yang kita hadapi sekarang hanya dapat ditangani oleh kebijakan pemerintah yang memiliki otoritas legal, sumberdaya, serta daya jelajah jangkauan yang omni-potent dan omni-present.
7. Pada kesempatan ini kami gerakan kemanusiaan di DIY menyatakan bahwa 16 bulan kami telah bekerja menanggulangi pandemi dan dampaknya bersama-sama dengan elemen masyarakat yang lain. Sungguh kami ikhlas menjalani panggilan kemanusiaan ini. Namun apa yang kami lakukan memiliki banyak keterbatasan. Program-program yang kami lakukan adalah program-program yang mungkin dilakukan oleh gerakan kemasyarakatan. Sementara masalah yang kita hadapi sekarang, memerlukan affirmative policy, bahkan progressive policy dari pemerintah.
8. Adalah komitmen kami akan meneruskan program-program rutin kami terkait dengan penanggulangan pandemi. Namun demikian, kami tidak dalam kapasitas untuk menyusun dan mengeksekusi kebijakan dan intervensi serta alokasi sumber daya yang saat ini dibutuhkan masyarakat untuk meminimalisasi pandemi beserta dampaknya. Inilah saatnya pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah, untuk mengeksekusi langkah-langkah taktis maupun strategis untuk menyelamatkan DIY, dan bahkan Indonesia, dari tragedi kemanusiaan akibat COVID-19.
9. Kepada masyarakat DIY, kami segenap gerakan kemanusiaan, mohon maaf bahwa kami telah sampai pada batas kapasitas kemampuan kami. Kami tidak mampu melangkah lebih jauh untuk mengambil kebijakan afirmatif dan progresif yang diperlukan masyarakat DIY saat ini. Pada kesempatan ini pula, kami meminta pada Pemerintah, yang memiliki otoritas legal, sumber daya, dan spektrum jangkauan agar secepatnya mengakselerasi respons, menunjukkan sense of crisis serta sense of urgency dalam menangani eskalasi situasi ini, sebelum segala sesuatunya menjadi lebih buruk dan semakin sulit dikelola, menyelamatkan warga dari tragedi kemanusiaan. Kepada para politisi di DPR/DPRD dan di partai politik, kami berharap saat ini untuk menyingkirkan sejenak kepentingan politik pragmatis jangka pendek dan lebih fokus pada penyelamatan kemanusiaan dan nasib bangsa.***