MANTRA SUKABUMI - Dokumen rahasia usulan PPKM darurat yang akan diberlakukan di wilayah Jawa dan Bali diduga bocor publik.
Juru bicara (Jubir) Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Jodi Mahardi mengonfirmasi terkait dokumen PPKM darurat Jawa-Bali.
Jodi menyatakan bahwa dokumen yang bocor ke publik baru sebatas usulan saja, keputusannya ada ditangan Presiden Joko Widodo.
Menanggapi bocornya dokumen rahasia ke publik, tokoh muda NU Gus Nadir sangat menyayangkan dan merasa heran.
Dia menilai, pengelolaan informasi di pemerintah masih sangat berantakan dan kurang disiplin.
“Masih usulan kok sdh beredar ke publik sih? Ini mengelola info atau usulan atau kajian internal saja kita berantakan kayak gini,” cuit Gus Nadir, dikutip mantrasukabumi.com, dari akun twiternya, Kamis, 1 Juli 2021.
Gus Nadir juga menilai, dokumen yang bocor semacam ini nantinya kalau tidak sesuai dengan keputusan Presiden berpotensi membuat gaduh publik.
“Nanti kalau keputusan Presiden berbeda dengan naskah yang terlanjur beredar jadi heboh lagi,” ujarnya.
Kemudian dia mengimbau kepada pihak pemerintah dan lembaga terkait agar lebih profesional dalam penanganan semacam ini.
Sehingga, kata Gus Nadir, tidak berpotensi membuat heboh dan ketegangan publik.
“Harus lebih profesional, jangan amatiran bos,” imbuhnya.
Sementara itu, Jubir Luhut sebut dokumen PPKM yang bocor masih usulan, pihaknya menegaskan bahwa dokumen PPKM tersebut sebenarnya masih sebatas usulan belaka.
“Belum (ada keputusan), itu kan masih usulan. Usulan waktu itu dari Pak Menko ke Presiden,” ujar Jodi.
Lebih lanjut, Jodi juga menyebut PPKM darurat merupakan keputusan Presiden Jokowi. Pihaknya sendiri hanya mengusulkan untuk menjadi bahan pertimbangan Jokowi.
“Ya nanti keputusannya tergantung Presiden. Presiden kan nerima berbagai masukan dari berbagai pihak,” katanya.
Kendati begitu, pihaknya meyakini Jokowi bakal segera mengeluarkan keputusan terkait PPKM darurat itu. Jodi meminta semua pihak menunggu apa yang menjadi keputusan Presiden Jokowi.
“Kita tunggu pengumuman resmi dari Presiden, ya,” pungkasnya.***