MANTRA SUKABUMI - Inilah kunci jawaban soal tes CAT PPS Pemilu 2024 sesuai dengan kisi-kisi PKPU.
Kunci Jawaban soal tes CAT PPS Pemilu 2024 ini kami bagikan untuk anda dalam mempersiapkan seleksi ke 1.
Dalam kunci jawaban tes CAT PPS Pemilu 2024 tersebut disusun sebanyak 20 butir pertanyaan sekitar materi Pemilihan Umum yang sudah disesuaikan dengan kisi-kisi PKPU.
Baca Juga: Kisi-kisi Soal Tes CAT PPS Pemilu 2024 Plus Kunci Jawaban Terupdate Tahun 2023
Untuk mengetahui lebih jauh bagaimana soal tes CAT PPS Pemilu 2024 yang akan kami ulas, ikuti artikel ini sampai akhir.
Dilansir mantrasukabumi.com dari berbagai sumber, berikut kunci jawaban soal tes CAT PPS Pemilu 2024 yang akan kami paparkan.
1. Asas pemilihan umum menurut Pasal 22E UUD 1945 adalah berikut ini, kecuali....
a. Adil
b. Terbuka
c. Bebas
d. Langsung
e. Rahasia
Jawaban: B
2. Berikut ini yang termasuk dalam jajaran Bawaslu adalah
a. PPK
b. KPPS
c. PPLN
d. PTPS
e. Tps
Jawaban: D
3. Yang merupakan tindak pidana pemilihan adalah...
a. Keterlibatan Aparatur Sipil Negara dan TNI-POLRI dan Keikutsertaan Pejabat Negara yang telah mengajukan izin cuti kampanye
b. Keikutsertaan Pejabat Negara yang telah mengajukan izin cuti kampanye dan Penggunaan program dan anggaran pemerintahan daerah untuk kegiatan kampanye
c. Penggunaan program dan anggaran pemerintahan daerah untuk kegiatan kampanye dan Keterlibatan tokoh masyarakat dan ketua organisasi sosial.
d. Keterlibatan Aparatur Sipil Negara dan TNI-POLRI dan Penggunaan program dan anggaran pemerintahan daerah untuk kegiatan kampanye
e. Keikutsertaan Pejabat Negara yang telah mengajukan izin cuti kampanye Keterlibatan tokoh masyarakat dan ketua organisasi sosial.
Jawaban: B
4. Berikut ini yang termasuk dalam jajaran Bawaslu adalah
a. PPK
b. KPPS
c. PPLN
d. PTPS
e. Tps
Jawaban: D
5. Anggota KPU Provinsi berhenti antar waktu karena….
a. diberhentikan dengan tidak hormat
b. melakukan pelanggaran
c. tidak menghadiri pleno
d. mendapatkan peringatan keras dari DKPP
Jawaban: A
6. Asas pemilihan umum menurut Pasal 22E UUD 1945 adalah berikut ini, kecuali....
a. Adil
b. Terbuka
c. Bebas
d. Langsung
e. Rahasia
Jawaban: B
7. Yang merupakan tindak pidana pemilihan adalah...
a. Keterlibatan Aparatur Sipil Negara dan TNI-POLRI dan Keikutsertaan Pejabat Negara yang telah mengajukan izin cuti kampanye
b. Keikutsertaan Pejabat Negara yang telah mengajukan izin cuti kampanye dan Penggunaan program dan anggaran pemerintahan daerah untuk kegiatan kampanye
c. Penggunaan program dan anggaran pemerintahan daerah untuk kegiatan kampanye dan Keterlibatan tokoh masyarakat dan ketua organisasi sosial.
d. Keterlibatan Aparatur Sipil Negara dan TNI-POLRI dan Penggunaan program dan anggaran pemerintahan daerah untuk kegiatan kampanye
e. Keikutsertaan Pejabat Negara yang telah mengajukan izin cuti kampanye Keterlibatan tokoh masyarakat dan ketua organisasi sosial.
Jawaban: B
8. Penggantian antarwaktu anggota KPU yang berhenti dilakukan dengan ketentuan …
a. anggota KPU digantikan oleh calon anggota KPU urutan peringkat berikutnya dari hasil pemilihan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat
b. anggota KPU digantikan oleh calon anggota KPU urutan peringkat berikutnya dari hasil pemilihan yang dilakukan oleh Tim seleksi
c. anggota KPU digantikan oleh calon anggota KPU urutan peringkat berikutnya sesuai usulan presiden
d. dilakukan seleksi ulang
Jawaban: A
9. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dibentuk dan dibubarkann pada saat menjelang berlangsung dan selesainya penyelenggaraan di tingkat kecamatan, yakni :
a. 10 bulan sebelum dan 2 bulan setelah hari pemungutan suara
b. 8 bulan sebelum dan 6 bulan setelah hari pemungutan suara
c. 6 bulan sebelum dan 1 bulan setelah hari pemungutan suara
d. 6 bulan sebelum dan 2 bulan setelah hari pemungutan suara
Jawaban: D
10. Berikut ini adalah pihak yang berada di dalam tps kecuali.
a. Pengawas TPS
b. Pemantau Pemilu
c. Saksi Peserta Pemilu
d. KPPS
e. KPU
Jawaban B
11. Agar pemilu dapat terwujud secara ideal dibutuhkan beberapa persyaratan
a. Adanya kebebasan untuk mengetahui dan memperbincangkan pilihan
b. Adanya pemerataan bobot suara semua rakyat
c. Adanya lembaga pengawas pemilu yang mandiri
d. Adanya kebebasan untuk memilih
e. Adanya prosedur pencoblosan dan penghitungan surat suara serta pelaporan hasil penghitungan suara secara akurat.
Jawaban: E
12. hak-hak penyandang disabilitas dalam kepemiluan secara usus Dilindungi dalam undang-undang nomor 7 Tahun 2017 yaitu pasal
a. pasal 3
b. pasal 4
c. pasal 5
d. Pasal 6
e. pasal 7
Jawaban: C
13. hak-hak penyandang disabilitas dalam kepemiluan secara usus Dilindungi dalam undang-undang nomor 7 Tahun 2017 yaitu pasal
a. pasal 3
b. pasal 4
c. pasal 5
d. Pasal 6
e. pasal 7
Jawaban: C
14. Asas pemilihan umum menurut Pasal 22E UUD 1945 adalah berikut ini, kecuali....
a. Adil
b. Terbuka
c. Bebas
d. Langsung
e. Rahasia
Jawaban: B
15. Tim seleksi untuk menetapkan calon anggota KPU yang akan diajukan kepada DPR berjumlah …..
a. 10 orang
b. 11 orang
c. 12 orang
d. 13 orang
e. 15 orang
Jawaban : B
16. Dalam hal anggota KPU Provinsi dinyatakan terbukti bersalah karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka anggota yang bersangkutan...
a. diberhentikan sebagai anggota KPU Provinsi setelah diputuskan oleh DKPP
b. diberhentikan sebagai anggota KPU Provinsi setelah mendapat rekomendasi dari Bawaslu provinsi
c. diberhentikan sebagai anggota KPU Provinsi setelah mendapat surat keterangan dari Pengadilan Negeri
d. diberhentikan sebagai anggota KPU Provinsi
Jawaban: D
17. Berikut adalah syarat-syarat untuk menjadi anggota PPK, PPS, KPPS, PPSLN, KPPSLN, kecuali …..
a. Warga Negara Indonesia
b. Tidak menjadi anggota partai politik
c. Berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun
d. Berdomisili di wilayah kerja PPK, PPS, KPPS, PPSLN, dan KPPSLN
e. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat
Jawaban : C
18. Petugas pemutakhiran data pemilih diangkat oleh...
a. KPPS
b. PPS
c. PPK
d. KPU Kabupaten/Kota
e. KPU Provinsi
Jawaban : D
19. Dibawah ini adalah merupakan bentuk pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu, kecuali
a. Anggota Panwas membiarkan tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anggota KPU
b. Dengan sengaja tidak memberitahukan pilihannya kepada orang lain
c. Keberpihakan terhadap salah satu peserta Pemilu
d. Mengeluarkan pendapat untuk mendukung salah satu peserta pemilu
e. Melakukan tindakan yang melampaui batas kewenangan
Jawaban: B
20. hak-hak penyandang disabilitas dalam kepemiluan secara usus Dilindungi dalam undang-undang nomor 7 Tahun 2017 yaitu pasal
a. pasal 3
b. pasal 4
c. pasal 5
d. Pasal 6
e. pasal 7
Jawaban: C
Demikian itulah kunci jawaban soal tes CAT PPS Pemilu 2024. Semoga bermanfaat.***