MANTRA SUKABUMI – Lebih dari 1.000 pengunjuk rasa dari kelompok Islam dan mahasiswa berkumpul di Jakarta, Indonesia, pada Selasa, 13 Oktober 2020.
Mengenakan pakaian Islam putih dan mengibarkan bendera merah putih Indonesia, gerakan tersebut untuk menunjukkan ketidakpuasan atas undang-undang cipta kerja baru yang memecah belah.
Kelompok Islam konservatif termasuk yang terbaru, bergabung dengan demonstrasi jalanan yang tidak menentu, di negara Muslim terpadat di dunia.
Baca Juga: Rebo Wekasan, Indikasi Kesialan dalam Quran dan Hadits
Baca Juga: Jarang Diketahui, Berikut 14 Manfaat Daun Jambu Biji, Salah satunya Turunkan Risiko Kanker
Dikutip mantrasukabumi.com dari channelnewsasia.com, bahwa polisi menembakkan gas air mata pada hari Selasa untuk mencoba membubarkan kerumunan.
Karena tekanan meningkat pada pemerintah untuk mencabut undang-undang yang mereka katakan merusak hak-hak buruh dan perlindungan lingkungan.
Organisasi Islam terbesar di negara itu, Nahdlatul Ulama, termasuk di antara para penentangnya dan mengatakan mereka mendukung konglomerat sambil "menginjak-injak" hak-hak kelas pekerja Indonesia.
Hamdan, seorang guru berusia 53 tahun yang hanya memiliki satu nama, mengatakan dia akan terus memprotes sampai undang-undang itu dicabut.
"Orang tidak bisa keluar, bahkan ada yang tidak bisa makan dan pengangguran masih tinggi," katanya kepada media di Jakarta. "Bahkan putraku masih belum bisa mendapatkan pekerjaan."
Protes terhadap apa yang disebut omnibus law terjadi di berbagai lokasi yang melibatkan ribuan orang Indonesia minggu lalu, beberapa di antaranya melihat jalan-jalan diblokir, ban terbakar dan batu dilempar, yang menyebabkan lebih dari 6.000 orang ditahan.
Baca Juga: Berikut 6 Tips Rajin Membaca Alquran Setiap Hari, Banyak Manfaat dan Keutamaannya
"Tagihan itu pasti akan memengaruhi diri saya, pekerjaan saya, kerabat saya, teman-teman saya, dan segalanya," kata insinyur Rafi Zakaria, 30.
"Itu tidak hanya mempengaruhi buruh. Siswa kami di sini bergabung dengan protes karena mereka prihatin dengan pekerjaan orang tua mereka."
Undang-undang tersebut, yang dirancang untuk mengurangi birokrasi dan menarik investor, belum dipublikasikan dan versi tidak resmi yang beredar di media dan online telah menimbulkan spekulasi dan kebingungan.
Wakil Ketua DPR Achmad Baidowi mengatakan kepada awak media bahwa undang-undang tersebut akan dikirim ke presiden dan diumumkan pada hari Rabu.
Pemerintah mendukung undang-undang tersebut dan Presiden Joko Widodo menyalahkan protes publik atas disinformasi.
Menteri pertahanan Indonesia menyalahkan demonstrasi tersebut sebagai "campur tangan asing".
"Ada yang tidak ingin melihat Indonesia kondusif bagi investor, dan ingin selalu diuntungkan," kata juru bicara Kementerian, Dahnil Anzar Simanjuntak, tanpa menjelaskan lebih lanjut.**