Network
MANTRA SUKABUMI – Paglima Kodam Jaya, Mayjen TNI Dudung Abdurachman akhir-akhir ini menjadi perbincangan publik setelah dirinya menegaskan bahwa pencopotan baliho Habib Rizieq Shihab merupakan perintah langsung darinya.
Pada hari Jumat, 20 November 2020 dirinya mengumumkan bahwa peristiwa pencopotan baliho Habib Rizieq Tersebut merupakan instruksi langsung darinya, serta dirinya secara gamblang mengatakan jika perlu, organisasi Front Pembela Islam (FPI) yang dipimpin oleh Habib Rizieq dibubarkan.
Hal tersebut sontak menjadi perhatian publik, serta menimbulkan pro dan kontra baik dari kalangan elit politik maupun sipil.
Baca Juga: Tips Handal Membuat PIN ShopeePay yang Aman untuk Menjaga Keamanan Akun
Baca Juga: Pangdam Copot Baliho Habib Rizieq, Sudjiwo Tedjo: Harusnya Serdadu Juga Turun Berantas Korupsi
Salah satunya ialah ahli tata hukum negara dan pengawas politik, Refly Harun. Refly mengaitkan foto Anies Baswedan membaca buku ‘How Democracies Die’ yang terjadi baru-baru ini dengan peristiwa pencopotan baliho Habib Rizieq Shihab yang dilakukan oleh aparat TNI, dalam hal ini Pangdam Jaya.
Hal tersebut disampaikan Refly Harun dalam video yang diunggahnya hari Senin, 23 November 2020, di kanal YouTube resmi miliknya Refly Harun.
“Kalau dikaitkan dengan kejadian terakhir ini, dimana pasukan loreng TNI menurunkan baliho dan Habib Rizieq, seolah-olah ada kelumpuhan dari aparat penegak hukum baik di tingkat lokal maupun nasional baik itu Satpol PP dan polisi, itu bisa jadi alasannya benar,” kata Refly.
Tetapi, menurut Refly, di sisi lain hal tersebut menakutkan bagi masa depan demokrasi Indonesia, karena menurutnya sama saja dengan menegakkan hukum yang terlihat ada kekhawatiran, atau tidak berani menghadapi kelompok tertentu dengan mengundang pihak militer untuk masuk dalam ranah perpolitikan sipil.
Baca Juga: Inilah 12 Gejala Virus Corona yang Harus Diperhatikan Oleh Setiap Orang, Salah Satunya Sakit Kepala
“Nah, itu yang berbahaya, itu bisa menyebabkan demokrasi kita mati. Itu salah satu cara, jalan untuk mempercepat kematian demokrasi yaitu mengundang kembali militer dalam politik,” ungkapnya, seperti dilihat mantrasukabumi.com dari kanal YouTube Refly Harun, Senin, 23 November 2020.
“Bukan karena militer berwatak buruk, atau dia tidak diajarkan cinta negara, tidak. Kita bicara mengenai kompaktibilitas, tidak mungkin senjata dilawankan dengan demokrasi. Karena doktrin militer itu adalah doktrin yang menghancurkan, tidak ada negosiasi dalam perang,” ujar Refly.
Refly kemudian menerangkan fungsi militer atau fungsi TNI adalah menjaga keutuhan dan kedaulatan Republik Indonesia, serta menjaga pertahanan negara ini.
“Karena itu fungsi perang, TNI adalah alat perang, bukan untuk alat politik, bukan alat untuk berdemokrasi, demikian juga Polisi, alat untuk penegakan hokum, bukan alat untuk berpolitik juga,” katanya.
Baca Juga: Viral Vidio Seorang Pria Tantang TNI dengan Siapkan 1000 Baliho Habib Rizieq Shihab, Begini Katanya
“Jadi biarkanlah politik itu diserahkan kepada yang memang berhak, yaitu partai-partai politik dalam struktur formal kenegaraan, dan kelompok-kelompok sipil atau civil society,” lanjutnya.
Ia kemudian berharap, foto Anies Baswedan merupakan hanya sindiran dan proses demokrasi di Indonesia tidak benar-benar mati.
“Mudah-mudahan, sindiran Anies baswedan juga sekedar sindiran, dan demokrasi kita tidak mati. Apalagi, dengan lebih dulu menciptakan sebuah skenario yang bisa mengarah kepada kematian itu,” kata Refly.**
