Network
MANTRA SUKABUMI – Ada kabar baik, bantuan subsidi dari pemerintah untuk para guru dan tenaga pendidik madrasah non-PNS maupun guru pendidikan agama Islam (PAI) sudah bisa dicairkan.
Adapun, waktu penetapan program bantuan tersebut yaitu bertepatan pada Hari Guru Nasional 25 November 2020.
Kementerian Agama (Kemenag) memberikan bantuan subsidi upah (BSU) untuk guru dan tenaga kependidikan (GTK) madrasah sebesar Rp1,8 juta. Total alokasi anggaran yang diamanahkan ke Kementerian Agama mencapai Rp5,7 triliun.
Baca Juga: ShopeePay Terima Penghargaan Marketeers Youth Choice: Brands of the Year 2020
Baca Juga: Para Habib Turun Gunung, Serang Seruan Jihad pada Adzan yang Diselipkan Lafadz Hayya Alal Jihad
Dikutip mantrasukabumi.com dari infopublik.id, bahwa Kementerian Agama telah mengalokasikan anggaran besar dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang terkait dengan pendidikan agama dan keagamaan.
“Bicara tentang program Pemulihan Ekonomi Nasional di bidang pendidikan agama dan keagamaan, kami mendapat dana secara keseluruhan sangat besar, yaitu Rp5.793.467.955.000,” terang Menteri Agama (Menag), Fachrul Razi, di Jakarta, Rabu lalu.
“Ini amanah yang sangat besar dan kami manfaatkan dengan sangat baik,” sambungnya.
Menurut Menag, anggaran sebesar itu dialokasikan untuk Subsidi Penyelenggaraan Pembelajaran Jarak Jauh pada Madrasah.
Baca Juga: Mengejutkan, Walikota Bogor Bima Arya Akhirnya Minta Maaf Setelah Didatangi Habib Mahdi Assegaf
Lalu Subsidi Kuota Internet untuk Mahasiswa, Bantuan Operasional untuk Pendidikan Keagamaan Islam dan Pondok Pesantren, Madrasah Diniyah Takmiliyah dan Lembaga Pendidikan Al-Qur’an.
Kemudian Bantuan Daring untuk Pondok Pesantren dan Bantuan untuk Guru RA atau Madrasah dan Guru Pendidikan Agama Islam
“Termasuk juga untuk anggaran dukungan Bantuan Operasional Pendidikan untuk menambah unit cost BOS per siswa sebesar Rp100 ribu dan optimalisasi belanja barang,” tutur Menag.
Anggaran PEN untuk bantuan internet siswa, mahasiswa, dan guru dalam pelaksanaan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) pada Kementerian Agama, telah dialokasikan pada DIPA Unit Eselon I.
Ditjen Pendidikan Islam misalnya, ada anggaran sekitar Rp1,156 triliun. Jumlah ini dialokasikan untuk 9.958.011 siswa RA atau Madrasah dengan total anggaran mencapai Rp987.740.505.000,-. Selain itu, ada 1.123.153 mahasiswa dengan alokasi anggaran Rp168.472.950.000,-.
Baca Juga: Gubernur Jawa Timur Khofifah Sampaikan Kabar Sedih: Semoga Allah Angkat Penyakitnya
“Alokasi anggaran ini tidak hanya untuk Islam. Ditjen Bimas Kristen juga ada alokasi anggaran Rp3 miliar untuk 200 Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen Swasta (PTKKS),” ujar Menag.
“Ditjen Bimas Buddha juga ada, dialokasikan sejumlah Rp316.200.000 untuk 1.442 Mahasiswa dan 139 Dosen. Anggaran ini bersumber dari revisi anggaran Direktorat Jenderal Bimas Buddha,” lanjutnya.
Unit eselon I lainnya adalah Ditjen Bimas Hindu. Anggaran yang dialokasikan sejumlah Rp1.645.800.000.
Baca Juga: Heboh, Adzan dengan Seruan Jihad di Media Sosial, Habib Husin Shihab: Ini Penistaan Agama Islam
Anggaran ini untuk membantu Guru Pratama Widya Pasraman, Adiwidya Pasraman, Madyama Widya Pasraman, Utama Widya Pasraman, dan Pendidikan Tinggi Keagamaan Hindu. Anggaran diambil dari hasil revisi anggaran Direktorat Jenderal Bimas Hindu.
“Terima kasih sekali kepada pemerintah, betul-betul anak sekolah sekarang mendapat perhatian yang lebih baik, termasuk guru, ustadz, dan pembimbing sekolah. Subsidi ini bukan hanya untuk murid saja, tapi juga gutu, ustadz, dosen dan lainnya yang terkait dengan bidang pendidikan agar tetap bisa mengajar dengan baik meski situasi Covid,” tandas Menag.**
