Network
"Hal itu agar semua kompak satu kata dan satu sikap, sehingga tidak ada lagi kementerian seperti direktur jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM membuka program calling visa untuk Israel karena membuat kebijakan yang tidak sepenuhnya melaksanakan amanah konstitusi," ujarnya.
Baca Juga: Awas Jangan Konsumsi Pare, Tak Hanya Sebabkan Keguguran, 5 Penyakit Berbahaya Ini Bisa Intai Anda
Baca Juga: Waduuh, Amien Rais Ultimatum Jokowi, Ferdinand Hutahaean Sentil Mantan Ketua MPR, Ada Apa?
Wahid menilai sikap itu perlu diimplementasikan presiden atau jajaran kementerian lainnya dengan menutup celah sekecil apapun termasuk pembukaan kembali calling visa warga Israel untuk masuk ke Indonesia.
Ia mengatakan, langkah pembatalan calling visa untuk warga Israel sebagai bukti sikap politik luar negeri Indonesia memang benar-benar sejalan dengan amanah konsitusi.***
