Network
MANTRA SUKABUMI - Politikus Partai Gerindra Fadli Zon tetap mendorong agar Presiden Jokowi membentuk tim gabungan pencari fakta (TGPF).
Kasus penembakan 6 anggota laskar FPI terus bergulir di kepolisian. Saat ini, perkara tersebut diambil alih oleh Markas Besar Polri, setelah sebelumnya ditangani Polda Metro Jaya.
Dalam kasus penembakan 6 anggota laskar Front Pembela Islam (FPI). Hingga kini, Jokowi belum merespons aspirasi tersebut, seperti dikutip mantrasukabumi.com dalam cuitan Twitter @fadlizon pada Minggu 20 Desember 2020.
Baca Juga: Mengejutkan Staf Ahli Menkominfo Tiba-tiba Sebut Nabi Muhammad dan Abu Lahab
Baca Juga: Ketua Umum Partai Demokrat Tiba-tiba Bawa Kabar Bahagia, AHY: Alhamdulillah
“Pak Jokowi, mohon dipertimbangkan aspirasi masyarakat untuk dibentuknya TGPF kasus penembakan 6 anggota FPI,” kata Fadli lewat akun twitternya, @fadlizon, Sabtu, 19 Desember 2020.
Fadli Zon: Pak Jokowi Mohon Pertimbangkan Bentuk TGPF Penembakan Laskar FPI https://t.co/huBw4WdVSf
— FADLI ZON (Youtube: Fadli Zon Official) (@fadlizon) December 19, 2020
Fadli berpendapat TGPF independen adalah jalan tengah agar masyarakat masih percaya bahwa jalan keadilan itu masih ada.
Selain kepolisian, Komnas HAM juga sudah bergerak melakukan penyelidikan. Mereka bahkan memanggil sejumlah petinggi kepolisian seperti Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran, Kabareskrim Komjen Listyo Sigit Prabowo, dan dokter forensik Polri.
Jokowi sendiri menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Oleh karena itu, hukum harus dipatuhi dan ditegakkan untuk melindungi kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.
Baca Juga: Teddy Gusnaidi Sebut Mudah Jika Ingin Hilangkan FPI di Indonesia: Jadikan Seperti PKI
IBacaJuga: Fadli Zon Sependapat Kapolda dan Pangdam Dicopot, Ferdinand Hutahaean: Usulkan Naikan Pangkat
Hal tersebut disampaikan oleh Presiden Joko Widodo menanggapi peristiwa besar yang terjadi dalam beberapa minggu terakhir ini, yaitu kematian 4 orang warga Sigi di Sulawesi Tengah dan 6 orang anggota Front Pembela Islam (FPI) di Tol Jakarta-Cikampek.
Dia menyatakan bahwa sudah menjadi kewajiban bagi para penegak hukum untuk menegakkan hukum tersebut secara adil.***
