Network
MANTRA SUKABUMI - Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini atau yang akrab disapa Risma terpilih menjadi Menteri Sosial (Mensos) di kabinet Jokowi.
Ia mengungkapkan, beberapa programnya merupakan wujud pengabdian kepada masyarakat Indonesia.
Dalam siaran pers yang disiarkan secara virtual, Risma menyampaikan berbagai program pemberdayaan sesuai dengan UUD 1945.
Baca Juga: ShopeePay Hadirkan Super Online Deals untuk Sambut Momen Akhir Tahun di Era New Normal Jadi Bermakna
Baca Juga: Sekelompok Pria Berkemah di Kuburan Untuk Jaga Makam Seorang Wanita, Alasannya Bikin Haru
"Sebagaimana diamanatkan undang-undang bahwa yang pertama adalah kemanusiaan, keadilan dan fakir miskin itu dan anak-anak terlantar itu di bawah tanggungan pemerintah," kata Risma, Selasa, 24 Desember 2020.
Risma ingin ada yang memperhatikan terutama anak-anak terlantar. Kemudian kami akan memprioritaskan masyarakat miskin untuk program pemberdayaan mereka.
Tujuannya agar anak-anak tidak hanya mengangkat tangan tetapi mereka bisa melakukan segalanya.
"Termasuk yang sudah kami lakukan, sebelumnya adalah bagaimana meski mereka disabilitas, namun mereka bisa berguna dan bermanfaat juga anak jalanan mereka bisa berguna untuk bangsa dan negara kita," tambah Risma.
Tri Rismaharini, yang sebelumnya menjabat Wali Kota Surabaya, mengisi posisi Menteri Sosial.
Baca Juga: Bocoran Sinopsis Ikatan Cinta 24 Desember 2020, Al Dapat Bukti, Elsa Lagi-lagi Fitnah Seseorang
Tugas Tri Rismaharini ternyata tidak berhenti hanya sebagai kepala daerah seusai digelarnya pemilihan kepala daerah untuk suksesi kepimpinan di Kota Surabaya.
Wali Kota Surabaya dua periode itu kini ditunjuk oleh Presiden RI Joko Widodo untuk menjadi Menteri Sosial menggantikan Juliari P. Batubara yang terjerat kasus korupsi bantuan sosial.
Risma, panggilan akrabnya, akan menemui jalan berkelindan dengan berbagai tantangan sebagai Menteri Sosial Kabinet Indonesia Maju. Dia harus memastikan belasan juta paket bantuan sosial benar-benar sampai dan efektif mengurangi beban masyarakat yang menjadi korban pandemi COVID-19.
Mantan Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Pemerintah Kota Surabaya itu juga harus bertanggung jawab untuk mengelola ratusan triliunan rupiah anggaran perlindungan sosial yang bersumber dari APBN, agar instrumen fiskal tersebut benar-benar akuntabel, transparan, efisien dan efektif.***
