Network
MANTRA SUKABUMI - Pemerintah memutuskan untuk menerapkan kebijakan PSBB untuk pengetatan pembatasan pergerakan masyarakat pada 11-25 Januari 2021, khususnya di Pulau Jawa dan Bali.
Kebijakan penerapan PSBB tersebut diambil dalam rangka merespons kasus aktif COVID-19 yang semakin meningkat secara eksponensial.
Hal itu sebagaimana disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.
Baca Juga: Nikmati Mudahnya Belanja Online di Merchant Baru ShopeePay
Baca Juga: Kabar Bahagia, bagi Nasabah BRI Segera Cek eform.bri.co.id untuk Dapatkan BLT Rp2,4 Juta
"Penerapan dilakukan secara mikro, sesuai arahan Presiden, nanti pemerintah daerah Gubernur akan menentukan wilayah-wilayah yang akan dilakukan pembatasan tersebut, dan itu di kabupaten kota yang sudah dilihat datanya, adalah Provinsi yang beresiko tinggi", kata Airlangga Hartarto seperti dikutip mantrasukabumi.com dalam jumpa pers pada Rabu, 6 Januari 2021.
Adapun daerah Provinsi yang akan dilaksanakan pembatasan tersebut sesuai dengan yang disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian adalah sebagai berikut:
"Untuk DKI Jakarta dan sekitarnya adalah seluruh DKI, kemudian wilayah Jawa Baratnya adalah kota Bogor kabupaten Bogor, Depok, kota Bekasi kabupaten Bekasi, Khusus untuk Banten adalah Kabupaten Tanggerang, Kota Tanggerang Selatan, Tanggerang Raya, kemudian Jawa Barat diluar Jabodetabek adalah Kota Bandung Kabupaten Bandung Barat dan Kabubaten Cimahi, Jawa Tengah adalah Semarang Raya, kemudian juga Solo Raya, dan Juga Banyumas Raya, sedangkan di Yogyakarta adalah Kabupaten Gunung Kidul Kabupaten Sleman Kulon Progo, Jawa Timur Kota Malang Raya dan Surabaya Raya, sedangkan di Bali adalah Denpasar dan Kota Denpasar", kata Airlangga Hartarto.
Baca Juga: Menakjubkan, Selama Masa Isolasi Aa Gym Temukan Hal Aneh, Berikut Hal Aneh yang Ditemukan Aa Gym
