Network
MANTRA SUKABUMI - Lagi-lagi kapal asing masuk ke perairan wilayah Indonesia, kapal asing dari China masuk ke perairan Indonesia.
Tidak tanggung-tanggung kapal yang masuk ke Indonesia adalah kapal survei milik China pada Rabu 13 Januari 2021 malam masuk Selat Sunda.
Tanggapan beragam datang dari berbagai kalangan, termasuk anggota komisi I DPR RI dari Fraksi PKS Sukamta.
Baca Juga: 5 Langkah Mudah Hadirkan ShopeePay di Gerai Usaha
Baca Juga: Presiden Erdogan Disuntik Sinovac Menkes Turki Sebut Semua Warga Harus Divaksinasi Saat Giliran Tiba
Anggota Komisi I DPR RI Sukamta meminta Pemerintah Indonesia bertindak tegas terhadap pihak mana pun yang menyelundup masuk ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
"Jangan hanya digiring dan diawasi, jika perlu ambil langkah seperti Bu Susi Pudjiastuti terhadap kapal nelayan asing yang masuk ke wilayah Indonesia, tenggelamkan," kata Sukamta dalam keterangannya, di Jakarta, Jumat 15 Januari 2021 dikutip mantrasukabumi.com terkait laporan Badan Keamanan Laut (Bakamla) yang telah mencegat kapal survei milik China di perairan Selat Sunda pada Rabu (13/1) malam.
Pencegatan ini bermula karena adanya laporan keberadaan kapal mencurigakan yang berlayar di wilayah Selat Sunda.
Sukamta menyesalkan kejadian seperti itu terulang kembali, termasuk beberapa kali ditemukan penyusupan seaglider asing oleh nelayan, sehingga menunjukkan masih lemahnya sistem keamanan laut Indonesia.
Baca Juga: Kabar Gembira, Kemenag dan Kemdikbud Akan Perpanjang Diskon Uang Kuliah Tunggal atau UKT
"Untung ada banyak kapal yang sedang terlibat pencarian korban jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ-182, sehingga ada yang melihat pergerakan kapal survei China dan melaporkan ke Bakamla," ujarnya.
Menurut dia, kapal tersebut juga diketahui mematikan Automatic Identification System (AIS) sebanyak 3 kali saat masuk wilayah Indonesia, dan itu sangat mencurigakan.
Wakil Ketua Fraksi PKS itu meminta Menkopolhukam dan Menhan segera mengambil tindakan yang tegas dan terukur terhadap pelanggaran yang dilakukan kapal survei China yang mematikan sistem lacak otomatisnya tersebut.
"Dalih pihak kapal survei China menggunakan Hak Lintas Alur Kepulauan sesuai dengan UNCLOS jangan serta merta diterima. Pihak Bakamla mestinya mencegat dan menahan pihak kapal, untuk diinterogasi," katanya pula.
Baca Juga: Inilah Vaksin yang Dipakai Jokowi, Kenali Berikut 6 Jenis Vaksin yang Akan Digunakan di Indonesia
Dia menilai bisa saja saat mereka mematikan sistem lacak otomatisnya melakukan kegiatan mata-mata atau tindak kejahatan lainnya, seperti penyelundupan narkoba ke wilayah Indonesia karena itu aneh apabila kapal yang jelas melanggar lalu tidak ditahan.
Sukamta berharap Pemerintah segera membenahi sistem keamanan laut Indonesia, karena sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia seharusnya memiliki armada laut terkuat di dunia, pungkasnya.***
