Network
MANTRA SUKABUMI - Kasus hebohnya siswi non muslim wajib memakai jilbab di SMKN 2 Padang mengundang reaksi dari berbagai kalangan.
Menkopolhukam menanggapi hal ini dengan menceritakan kilas balik sekitar tahun 1970-an dan 1980-an dimana siswi dilarang menggunakan jilbab disekolah.
"Kita protes keras ke Depdikbud" cuit mahfud MD dikutip mantrasukabumi.com dari akun twiternya @mohmahfudmd Minggu 24 Januari 2021.
Baca Juga: Beli Paket Internet Lebih Menguntungkan dengan ShopeePay, Ikuti Langkah-Langkah Berikut Ini
Akhir 1970-an s-d 1980-an anak2 sekolah dilarang pakai jilbab. Kita protes keras aturan tsb ke Depdikbud. Setelah sekarang memakai jilbab dan busana muslim dibolehkan dan menjadi mode, tentu kita tak boleh membalik situasi dgn mewajibkan anak nonmuslim memakai jilbab di sekolah.— Mahfud MD (@mohmahfudmd) January 24, 2021
Menurut Mahfud, hal ini tidak boleh berlaku sebaliknya kepada non muslim.
"tentu kita tak boleh membalik situasi dgn mewajibkan anak nonmuslim memakai jilbab di sekolah." cuit mahfud
Namun pada tahun 1990-an ummat muslim mendapat kebebasan dalam demokrasi dan bebas memakai busana muslim.
"Tp berkat perjuangan yg kuat dari NU Muhammadiyah dll, terutama melalui pendidikan, demokratisasi menguat."
Baca Juga: Unggah Foto Baru dengan Caption Tak Biasa, Agnez Mo Disebut Tengah Jatuh Cinta
Mahfud menambahkan, Tidak hanya di lingkungan sekolah saja diperbolehkannya memakai jilbab, tetapi di kantor pemerintahan dan kampus-kampus bebas memakai jilbab.
"Awal 90-an berdiri ICMI. Masjid dan majelis taklim tumbuh di berbagai kantor pemerintah dan kampus2." papar mahfud
Pada awal 1950-an Menag Wahid Hasyim (NU) dan Mendikjar Bahder Johan (Masyumi) membuat kebijakan: sekolah umum dan sekolah agama mempunyai "civil effect" yg sama. Hasilnya, sejak 1990-an kaum santri terdidik bergelombang masuk ke posisi2 penting di dunia politik dan pemerintahan.— Mahfud MD (@mohmahfudmd) January 24, 2021
Menkopolhukam ini menceritakan bahwa pada awal 1950-an Menag Wahid Hasyim (NU) dan Mendikjar Bahder Johan (Masyumi) membuat kebijakan: sekolah umum dan sekolah agama mempunyai "civil effect" yg sama. Hasilnya, sejak 1990-an kaum santri terdidik bergelombang masuk ke posisi-posisi penting di dunia politik dan pemerintahan.
Baca Juga: Tak Mau Kalah Cantik dengan Margin, Inilah Tampilan Nabila Syakieb Saat Lamaran Sang Adik
"Kebijakan penyetaraan pendidikan agama dan pendidikan umum oleh dua menteri itu skrng menunjukkan hasilnya. Pejabat2 tinggi di Kantor-kantor pemerintah, termasuk di TNI dan POLRI, banyak diisi oleh kaum santri. Mainstream keislaman mereka adl "wasarhiyah Islam": moderat dan inklusif." imbuh Mahfud
Kebijakan penyetaraan pendidikan agama dan pendidikan umum oleh dua menteri itu skrng menunjukkan hasilnya. Pejabat2 tinggi di Kantor2 pemerintah, termasuk di TNI dan POLRI, bnyk diisi oleh kaum santri. Mainstream keislaman mereka adl "wasarhiyah Islam": moderat dan inklusif.— Mahfud MD (@mohmahfudmd) January 24, 2021
Sekarang terjadi di Padang bahwa siswi non muslim harus memakai jilbab namun penolakan pun datang dari orang tua siswa yang non muslim sehingga terjadi adu mulut antara orang tua dan pihak sekolah, sehingga menjadi viral di dunia maya mengenai hal ini.
Mengenai hal ini beberapa kalangan meminta kepada Dinas Pendidikan untuk menginvestigasi kebenarannya, apabila hal ini benar adanya maka diperlukan adanya tindakan tegas kepada pimpinan sekolah SMKN 2 Padang.***
