Network
MANTRA SUKABUMI - Fraksi NasDem akhirnya melabuhkan pilihannya mendukung revisi undang-undang pemilu, sebelumnya Nasdem belum bersikap dalam hal revisi UU pemilu ini.
Pernyataan ini disampaikan ketua Fraksi Nasdem Ahmad M. Ali di Jakarta pada Senin 1 Februari 2021 kemarin.
Ali menganggap bahwa Pemilu atau Pilkada merupakan kunci kedaulatan rakyat, tidak ada mandat sedikitpun baik secara konstitusional maupun dari rakyat pemerintah untuk menghilangkan atau menunda pilkada.
Baca Juga: Brand Lokal Favorit Masyarakat Kini Hadir Jadi Merchant Baru ShopeePay
Baca Juga: Moeldoko Diduga Akan Kudeta AHY, Saiful Mujani: Langkah Kesatria adalah Mundur dari KSP
"Pelaksanaan pemilu atau pilkada adalah kunci dari daulat rakyat. Tidak ada mandat sedikit pun, baik itu dari konstitusi maupun dari rakyat, yang mempersilakan pemerintah menghilangkan atau menunda proses pemilu atau pilkada," kata Ketua Fraksi Partai NasDem DPR RI Ahmad M. Ali, seperti dikutip mantrasukabumi.com dari ANTARA pada Selasa, 2 Februari 2021.
Fraksi Partai NasDem menilai beberapa dampak dari pelaksanaan Pemilu dan Pilpres tahun 2019 secara bersamaan menjadi pelajaran berharga bagi bangsa sehingga lebih baik pilkada serentak dilaksanakan pada 2022-2023, selain demi memenuhi hak dasar rakyat.
Sebaliknya, kata dia, penyatuan Pemilu dan Pilkada, legislatif dan eksekutif, dan terutama pilpres mengandung risiko sangat besar mengganggu stabilitas politik dan sosial serta dapat berisiko melemahkan arah berjalannya sistem demokrasi.
Pelaksanaan Pilkada Serentak pada 2024, kata dia, hanya akan membuat banyaknya pelaksana tugas (Plt) kepala daerah atau penjabat kepala daerah dalam rentang waktu satu hingga dua tahun.
