Network
MANTRA SUKABUMI – Ketua DPP Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tiba-tiba menjadi fokus perhatian publik nasional setelah menyebut bahwa ada upaya pengambil alihan paksa atau kudeta terhadap posisi kepemimpinan Partai Demokrat.
Hal tersebut disampaikan AHY dalam sebuah siaran konferensi pers yang digelar pada Senin, 01 Februari 2021 siang.
Sebelumnya, Presiden RI ke-6 sekaligus mantan Ketua DPP Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyampaikan hal mengenai banyaknya cara berpolitik yang moral dan beradab.
Baca Juga: Brand Lokal Favorit Masyarakat Kini Hadir Jadi Merchant Baru ShopeePay
Baca Juga: Moeldoko Diduga Akan Kudeta AHY, Saiful Mujani: Langkah Kesatria adalah Mundur dari KSP
SBY menyampaikan bahwa bagi setiap pemegang kekuasaan dalam berbagai tingkat, ada banyak cara yang dilakukan untuk melakukan cara berpolitik yang bermoral dan beradab. SBY juga menyinggung tentang 3 golongan manusia, yang dirinya kategorikan sebagai ‘the good’, ‘the bad’, dan ‘the ugly’.
“Bagi siapapun yang memegang kekuasaan politik, pada tingkat apapun, banyak cara berpolitik yang lebih bermoral & lebih beradab,” ujar SBY, seperti dikutip mantrasukabumi.com dari cuitan di akun Twitter @SBYudhoyono pada Selasa, 02 Februari 2021.
“Ada 3 golongan manusia, yaitu ‘the good’, ‘the bad’ & ‘the ugly’. Kalau tidak bisa menjadi ‘the good’ janganlah menjadi ‘the ugly’,” lanjutnya, diakhiri dengan simbol bintang SBY.
Baca Juga: Ari Lasso Unggah Foto Jadul Bersama Ahmad Dani dan Andra, Najwa Shihab: Polos-polos
Bagi siapapun yang memegang kekuasaan politik, pada tingkat apapun, banyak cara berpolitik yang lebih bermoral & lebih beradab. Ada 3 golongan manusia, yaitu "the good", "the bad" & "the ugly". Kalau tidak bisa menjadi "the good" janganlah menjadi "the ugly". *SBY*— S. B. Yudhoyono (@SBYudhoyono) January 31, 2021
Baca Juga: Mengejutkan, Dewi Tanjung Prediksi Covid-19 Tak akan Hilang dalam Waktu 4 Tahun ke Depan
Seperti yang diketahui sebelumnya, AHY tiba-tiba mengejutkan publik dan kalangan politik setelah memberikan penjelasan soal dugaan pengambil alihan paksa posisi pimpinan Partai Demokrat.
Dalam keterangannya, AHY mengungkapkan bahwa pihaknya mendapat laporan dan aduan dari pimpinan dan kader Partai Demokrat, dari tingkat pusat hingga daerah mengenai upaya ambil alih kekuasaan pimpinan Partai Demokrat.
AHY mengungkapkan bahwa gerakan tersebut dimotori oleh gabungan sejumlah pihak, yang diantaranya adalah kader dan mantan kader Partai Demokrat, serta satu pihak eksternal atau diluar partai, dan merupakan pejabat pemerintahan pusat.
Baca Juga: Mengejutkan, Dewi Tanjung Prediksi Covid-19 Tak akan Hilang dalam Waktu 4 Tahun ke Depan
Selain itu, AHY juga mengungkapkan bahwa manuver politik tersebut dilakukan oleh 6 orang itu secara sistematis.
“Gabungan dari pelaku gerakan ini ada 5 orang. Terdiri dari satu kader Demokrat aktif, satu kader yang sudah 6 tahun tidak aktif, satu mantan kader yang sudah 9 tahun diberhentikan dengan tidak hormat dari partai karena menjalani hukuman akibat korupsi, dan 1 mantan kader yang telah keluar dari partai 3 tahun yang lalu,” beber AHY.
“Sedangkan yang non kader Partai, orang pejabat tinggi pemerintahan, yang sekali lagi, sedang kami mintakan konfirmasi dan klarifikasi nya kepada Presiden Joko Widodo,” jelasnya, seperti dilihat mantrasukabumi.com dari siaran langsung di kanal YouTube Agus Yudhoyono pada Selasa, 02 Februari 2021.
Pria yang kini menjabat sebagai Ketua Umum DPP Partai Demokrat tersebut mengungkapkan, pimpinan dan kader Demokrat yang melapor kepada pihaknya merasa tidak nyaman, dan bahkan menolak ketika dihubungi dan diajak untuk melakukan penggantian Ketua Umum Partai Demokrat.
Baca Juga: Fahri Hamzah: Sinyal Baru dari Penegak Hukum untuk Menyeret Para Provokator
Baca Juga: Terkait Surat Pernyataan AHY, Ferdinand Hutahaean dan Budiman Sudjatmiko Saling Balas Cuitan
Lebih lanjut, AHY menuturkan bahwa ajakan dan permintaan dukungan penggantian paksa Ketua Umum Partai Demokrat itu dilakukan melalui telepon dan pertemuan langsung.
“Dalam komunikasi mereka, pengambil alihan posisi Ketua Umum Partai Demokrat akan dijadikan jalan atau kendaraan bagi yang bersangkutan sebagai calon presiden dalam Pemilu 2024 mendatang,” jelasnya.
“Konsep dan rencana yang dipilih para pelaku untuk mengganti dengan paksa Ketua Umum Partai Demokrat yang sah, adalah dengan menyelenggarakan Kongres Luar Biasa (KLB),” sambung AHY.
Disampaikan oleh AHY bahwa berdasarkan penuturan saksi dalam berita acara pemeriksaan, untuk memenuhi syarat dilaksanakannya KLB pelaku gerakan upaya paksa ambil alih kepemimpinan Partai Demokrat tersebut menargetkan 360 orang para pemegang suara.
Baca Juga: Ridwan Kamil Bersyukur, Jawa Barat Jadi Daerah Pertama di Indonesia yang Miliki Perda ini
Selain itu, AHY juga menyebut bahwa 360 orang pemegang suara tersebut harus diajak dan dipengaruhi dengan imbalan uang, yang menurutnya dalam jumlah yang besar.
“Para pelaku merasa yakin gerakan ini pasti sukses, karena mereka mengklaim telah mendapatkan dukungan sejumlah petinggi negara lainnya,” pungkas AHY.***
