MANTRA SUKABUMI – Ferdinand Hutahaean berharap agar Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menerbitkan larangan bagi pegawai Pemprov DKI Jakarta yang terlibat organisasi masyarakat Radikal.
Menurutnya, hal itu bisa menjadi barometer sikap apakah Anies Baswedan benar-benar mencintai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Pancasila.
Adapun ormas radikal yang dimaksud oleh Ferdinand Hutahaean dalam pernyataan itu adalah, Front Pembela Islam (FPI), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan Partai Komunis Indonesia (PKI).
Baca Juga: Jajan di Kantin hingga Staycation di Hotel, ShopeePay Hadirkan Cashback 30%
Baca Juga: BLT BPJS Ketenagakerjaan atau BSU 2021 Tidak akanCair jika Gunakan 5 Rekening ini
Hal tersebut disampaikan oleh Ferdinand Hutahaean dalam cuitan yang diunggah pada Minggu, 14 Februari 2021.
“Saya berharap kalau Pemprov @DKIJakarta Gubernur @aniesbaswedan akan menerbitkan edaran larangan bagi pegawai Pemprov DKI Jakarta terlibat ormas radikal FPI, HTI dan PKI,” tulis Ferdinand, seperti dikutip mantrasukabumi.com dari cuitan di akun Twitter @FerdinandHaean3 pada Minggu, 14 Februari 2021.
Hal tersebut, menurut Ferdinand Hutahaean, akan menjadi barometer sikap perihal kecintaan Anies Baswedan terhadap NKRI dan Pancasila.
“Bagi saya, itu akan jadi barometer sikap apakah Anies betul cinta NKRI dan Pancasila atau tidak. Ayo Nies!,” tambahnya.
Baca Juga: Ayya Renita Pemeran Miss Kiki Ngaku Ikatan Cinta Terkenal Karena Dia, Begini Tanggapan Boy William
Saya berharap kalau pemprov @DKIJakarta Gubernur @aniesbaswedan akan MENERBITKAN EDARAN LARANGAN BAGI PEGAWAI PEMPROV DKI JAKARTA TERLIBAT ORMAS RADIKAL FPI, HTI dan PKI.
Bagi saya, itu akan jd barometer sikap apakah Anies betul cinta NKRI dan Pancasila atau tidak.
Ayo Nies..!!— Ferdinand Hutahaean (@FerdinandHaean3) February 14, 2021
Baca Juga: Bocoran Sinopsis Ikatan Cinta Episode Hari ini, Pisahnya Andin dan Al Jadi Pukulan Terberat Reyna
Dalam cuitan lain, Ferdinand Hutahaean mengkritik sebuah foto Anies Baswedan yang sedang membelakangi foto Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Dirinya mempertanyakan perihal kenapa foto Presiden Jokowi tidak dipasang dengan benar, yakni digantung lebih tinggi.
“Mohon ijin @DKIJakarta, apakah foto Presiden Republik Indonesia ini tidak bisa dipajang dengan benar? Digantung lebih tinggi?” katanya.
Dirinya mempertanyakan kenapa foto Presiden Jokowi diletakkan seolah dibelakangi oleh Anies Baswedan dan posisi foto tersebut lebih rendah dari Gubernur DKI tersebut.
Baca Juga: Sering Diabaikan, Ternyata 8 Cara Hemat Listrik ini Terbukti Bisa Kurangi Tagihan Listrik Bulanan
Baca Juga: Bocoran Sinopsis Ikatan Cinta 14 Februari 2021, Gawat Reyna Hampir Celaka Karena Al dan Andin
Menurutnya, Pemprov dan Gubernur DKI sama-sama tak punya tata krama.
“Kenapa harus diletakkan seperti itu dibelakangi Gubernur dan posisinya lebih rendah dari Gubernur? Kalian dan Gubernur sama-sama tak punya tata krama!” tegasnya.* **