Network
MANTRA SUKABUMI – Pernyataan Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham), Edward Omar Sharif Hiariej menyebut tersangka korupsi Edhy Prabowo dan Juliari Batubara layak dituntut hukuman mati.
Pernyataan tersebut banyak menuai reaksi, tidak hanya dari kalangan politisi partai tempat kedua tersangka itu berasal, dari kalangan DPR RI dan masyarakat umum juga menyampaikan pandangannya.
Melalui Plt Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ali Fikri, akhirnya angkat bicara terkait penyataan Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej tersebut.
Baca Juga: Hari Single Sedunia, Saatnya Apresiasi Dirimu
"Kami tentu memahami harapan masyarakat terkait penyelesaian kedua perkara tersebut, termasuk soal hukuman bagi para pelakunya," ujar Ali Fikri kepada wartawan, Rabu, 17 Februari 2021.
Ali mengatakan, secara normatif dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Pasal 2 ayat (2), hukuman mati diatur secara jelas ketentuan tersebut dan dapat diterapkan. Menurutnya, bukan hanya soal terbuktinya unsur ketentuan keadaan tertentu untuk menuntut hukuman mati.
"Namun tentu seluruh unsur pasal 2 ayat (1) juga harus terpenuhi," ucap Ali, seperti dikutip mantrasukabumi.com dari laman PMJ pada 17 Februari 2021.
Lebih lanjut Ali menjelaskan, penanganan perkara oleh KPK dalam kasus dugaan suap benih lobster di KKP dan korupsi bansos di Kemensos, saat ini pasal yang diterapkan terkait dengan dugaan suap yang ancaman hukuman maksimalnya adalah pidana penjara seumur hidup.
