Network
MANTRA SUKABUMI - Salah satu tokoh Papua yakni Christ Wamea mengkritisi Kongres Luar Biasa atau KLB Partai Demokrat yang telah digelar di Sumatera Utara pada 5 Maret 2021, dan telah mendaulat KSP Moeldoko sebagai Ketua Umumnya.
Menurut Christ Wamea bahwa pejabat di Istana Presiden dalam hal ini Ketua KSP Moeldoko telah melakukan pembegalan Partai Demokrat, dengan merebutnya melalui Kongres Luar Biasa.
Namun tindakan tersebut tidak tidak mendapat tanggapan apapun dari pimpinan pejabat istana.
Baca Juga: ShopeePay Mantul Sale Ajak Masyarakat Lebih Cuan di Momen Gajian
"Partai Demokrat dibegal oleh Pejabat istana tapi pimpinannya diam," ujar Christ Wamea sebagaimana dikutip mantrasukabumi.com dari akun @PutraWadapi pada 6 Maret 2021.
Partai Demokrat dibegal oleh Pejabat istana tapi pimpinannya diam.— Christ Wamea (@PutraWadapi) March 6, 2021
Sebelumnya Christ Wamea pun mengkritisi melalui cuitannya dimedia sosial terkait tindakan atas terjadinya KLB Partai Demokrat kubu Moeldoko.
"Kalau keder partai Hanura ini niatnya memperbaiki Partai Demokrat mengapa sembunyi-sembunyi dan sampai melaksanakan KLB bodong, Sadar dan punya malu itu wajib," ujar Christ Wamea.
Kalau keder partai Hanura ini niatnya memperbaiki partai demokrat mengapa sembunyi-sembunyi & sampai melaksanakan #KLBbodong. Sadar dan punya malu itu wajib. pic.twitter.com/1jWyYjWept— Christ Wamea (@PutraWadapi) March 5, 2021
"Karena jadi pembina buzzer makanya tidak punya malu, sampai jadi Maling pun dianggap hebat dan biasa," ujar Christ kemudian.
Baca Juga: Inilah Bacaan Sholat Sunnah Subuh Berikut Doa-nya yang Jarang Diketahui
Menurut tokoh Papua ini bahwa penguasa telah mendesain dan ikut andil terkait kudeta Partai Demokrat.
Terlebih dengan diamnya Presiden Jokowi Saat Moeldoko Rebut Partai Demokrat Mengkonfirmasi Bahwa Kudeta Adalah Desain Penguasa," ujar Christ Wamea menambahkan.
Sementara menurut Firman Noor sebagai Kepala Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia mengatakan, bahwa Presiden Jokowi perlu menegur KSP Moeldoko tentang perebutan Partai Demokrat.
"Kepala Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau P2P-LIPI Firman Noor berpendapat, Presiden Joko Widodo perlu menegur Kepala Kantor Staf Presiden KSP Moeldoko terkait manuver yang dilakukannya di Partai Demokrat," tulis akun resmi Partai Demokrat @PDemokrat pada 6 Maret 2021.
Baca Juga: Soal KLB Partai Demokrat, Anissa Pohan: Keadilan Sudah Lama Pergi dan Tidak Pernah Kembali
Deputi Balitbang DPP Partai Demokrat yakni Syahrial Nasution mengatakan, saat ini nasib Partai Demokrat ada ditangan Presiden.
Jika yang disahkan melalui Menkumham adalah Partai Demokrat versi KLB Moeldoko maka akan terjadi 2 kepengurusan Partai Demokrat.
Akhirnya. Nasib @PDemokrat saat ini berada di tangan Pak @jokowi. Jika #KLBBodong yg menetapkan Ketum Abal2 Moeldoko disahkan SK Kumhamnya, maka akan ada pengurus kembar partai. Jika taat konstitusi, maka demokrasi masih akan tetap berada di atas relnya. Semoga Allah SWT meridhoi— syahrial nasution (@syahrial_nst) March 6, 2021
"Akhirnya nasib Partai Demokrat saat ini berada di tangan Pak jokowi, jika KLB bodong yang menetapkan Ketum Abal-abal Moeldoko disahkan SK Kumhamnya, maka akan ada pengurus kembar partai," ucap Syahrial.
Baca Juga: Tanggapi Pengambilalihan Partai Demokrat oleh Moeldoko, Babe Haikal: ini Sebuah Karma Politik
Jika taat konstitusi, maka demokrasi masih akan tetap berada di atas relnya. Semoga Allah SWT meridhoi," ujar Syahrial menambahkan.***
