Network
MANTRA SUKABUMI - Politisi Partai Gelora, Fahri Hamzah menanggapi kisruh soal Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat.
Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah mengatakan bahwa kudeta biasanya berakhir dengan kudeta lagi.
"Kudeta biasanya berakhir kudeta," kata Fahri seperti dikutip mantrasukabumi.com dari akun twitter @Fahrihamzah pada Minggu, 7 Maret 2021.
Baca Juga: Pangdam IX Udayana dan Shopee Indonesia Bantu Tuntaskan Krisis Air Bersih di NTT
Baca Juga: Taufiqurrahman ke Mahfud MD: Tolong Tarik Ucapan Anda ini Menteri yang Ucapannya Mewakili Pemerintah
Kudeta biasanya berakhir kudeta...— #FahriHamzah2021 (@Fahrihamzah) March 6, 2021
Menurutnya, kasus yang terjadi pada Partai Demokrat ini harus dijadikan pelajaran dan momentum untuk berbenah diri bagi semua partai politik kedepan.
"Kasus yang terjadi pada Partai Demokrat ini harus menjadi momentum evaluasi total tentang peran partai politik ke depan," katanya.
Kasus yang terjadi pada Partai Demokrat ini harus menjadi momentum evaluasi total tentang peran partai politik ke depan. Karena parpol semakin sibuk dengan dirinya sendiri menyeret organisasi negara sibuk dengan dirinya sendiri. Rakyat bertanya, “kami diurus siapa?”— #FahriHamzah2021 (@Fahrihamzah) March 6, 2021
Pasalnya kata Fahri Hamzah, kali ini parpol lebih sibuk dengan memikirkan diri sendiri, begitu pula negara.
Lalu katanya, siapa yang akan mengurus Rakyat.
Karena parpol semakin sibuk dengan dirinya sendiri menyeret organisasi negara sibuk dengan dirinya sendiri. Rakyat bertanya, “kami diurus siapa?”," pungkasnya.
Di lain kesempatan, Waseksen Partai Demokrat, Jansen Sitindaon mengatakan Menko Polhukam, Mahfud MD membuat pernyataan yang salah.
Mahfud MD menyebut bahwa berkas yang ada dipemerintahan sekarang adalah AD/ART Partai Demokrat 2005.
Pernyataan Mahfud MD tersebut saa wawancara di TV, sebagaimana diungkapkan oleh Jansen melalui akun twitter pribadinya.
Baca Juga: Main HP Sebelum Tidur Sebabkan Kanker Otak, Bahkan Masih Ada 6 Bahaya Lain bagi Tubuh Anda
"Nuwunsewu. Tadi saya mendengar wawancara Prof @mohmahfudmd di @Metro_TV mengatakan “yang ada dipemerintah skrg AD/ART @PDemokrat 2005”," cuit Jansen seperti dikutip mantrasukabumi.com dari akun twitter @jansen_jsp pada Minggu, 7 Maret 2021.
Nuwunsewu. Tadi saya mendengar wawancara Prof @mohmahfudmd di @Metro_TV mengatakan “yg ada dipemerintah skrg AD/ART @PDemokrat 2005”. Salah dan tidak tepat pernyataan jenengan ini Prof. Sbg bukti berikut saya lampirkan Surat Keputusan @Kemenkumham_RI soal pengesahan AD/ART 2020. pic.twitter.com/JZsxuDBJf7— JANSEN SITINDAON (@jansen_jsp) March 6, 2021
Jansen menyangkal, bahwa pernyataan Mahfud MD tersebut salah dan bahkan tidak tepat, oleh karenanya ia melampirkan bukti lampiran SK dari Kemenmumham RI tetang pengesahan AD/ART 2020.
"Salah dan tidak tepat pernyataan jenengan ini Prof. Sebagai bukti berikut saya lampirkan Surat Keputusan @Kemenkumham_RI soal pengesahan AD/ART 2020," tulisnya.
Selain itu, Wasekjen PD itu juga mengunggah bukti video pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD yang sedang di wawancara.
Baca Juga: Jendral Moeldoko Jadi Ketum Versi KLB, Roy Suryo: Harusnya TNI AD Merasa Malu
"Nuwunsewu iki pernyataan jenengan Prof @mohmahfudmd yg tadi saya dengar di Metro," ungkapnya.
Namun begitu, Jansen tetap berfikir positif, pernyataan salah tersebut mungkin karena kesibukan Menko Polhukam yang sangat padat atau karena miss.
"Saya berpikir positif saja, karena kesibukan yang sangat padat mungkin jenengan miss dan/atau dapat atau difeeding informasi yg salah," ujarnya.
"Itu maka diatas saya sampaikan bukti suratnya. Sehat selalu Prof," pungkasnya.***
