Network
MANTRA SUKABUMI - Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat, Hinca Panjaitan menanggapi soal islah dengan kubu KLB Demokrat Sibolangit.
Hinca Panjaitan menegaskan bahwa baginya tidak ada islah, karena menurutnya Partai Demokrat hanya satu.
Pernyataan itu sebagaimana terdapat dalam cuitan akun twitter resmi Partai Demokrat pada 17 Maret 2021.
Baca Juga: ShopeePay Mantul Sale Ajak Masyarakat Lebih Cuan di Momen Gajian
Baca Juga: 4 Manfaat Suami Peluk Istri Saat Tidur, Salah Satunya Dapat Memanjangkan Umur
"Buat kami untuk apa bicara islah karena kami (Partai Demokrat) cuma satu," cuit Demokrat seperti dikutip mantrasukabumi.com dari akun twitter @PDemokrat pada Kamis, 18 Maret 2021.
"Buat kami untuk apa bicara islah karena kami (Partai Demokrat) cuma satu. Jangankan islah, bertemu pun tak mau. Utk apa bertemu orang yang ambil partai kami secara tidak sah. Bagi kami tidak ada islah karena hanya ada satu Partai Demokrat, yakni di bawah AHY.
Hinca Panjaitan pic.twitter.com/cX83lfSmYp— Partai Demokrat (@PDemokrat) March 17, 2021
"Jangankan islah, bertemu pun tak mau," katanya menambahkan.
Hinca Panjaitan tidak mau ada pertemuan dengan orang yang mengambilalih partai secara tidak sah.
"Untuk apa bertemu orang yang ambil partai kami secara tidak sah," ujarnya.
Sebab menurutnya Partai Demokrat hanya satu yakni dibawah kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
"Bagi kami tidak ada islah karena hanya ada satu Partai Demokrat, yakni di bawah AHY," ucapnya.
Sebelumnya, Hinca Pandjaitan mengatakan bahwa ada pihak dari lingkar kekuasaan secara terang-terangan melakukan praktik amoral.
Menurutnya praktik tersebut membuktikan bahwa ini jelas bukan persoalan internal sebagaimana yang dikatakan Prof Mahfud MD.
"Ada pihak dari lingkar kekuasaan yang secara terang benderang telah melakukan praktik amoral ke dalam Partai Demokrat. Ini jelas bukan persoalan internal," cuit Hinca Pandjaitan seperti dikutip mantrasukabumi.com dari akun twitter @hincapandjaitan pada Sabtu, 6 Maret 2021.
Ada pihak dari lingkar kekuasaan yang secara terang benderang telah melakukan praktik amoral ke dalam Partai Demokrat. Ini jelas bukan persoalan internal. https://t.co/oMQzgC04p1— HincaPandjaitanXIII (@hincapandjaitan) March 6, 2021
"Seharusnya Prof @mohmahfudmd beserta jajaran istana bergerak karena ini persoalan integritas pejabat istana. Sudah beberapa kali kami sampaikan melalui surat resmi berkenaan dengan ini," katanya.
Menurut Hinca Pandjaitan, pembiaran Pembiaran terhadap peristiwa tersebut adalah kesalahan besar.
"Pembiaran terhadap peristiwa tersebut adalah kesalahan besar," ujarnya.
Baca Juga: Kartu Prakerja Tembus 14 Gelombang dengan 5,5 Juta Orang, Presiden Jokowi Beri Arahan pada Penerima
"Istana harusnya khawatir ada seorang KSP yang punya ambisi buta, lantas menabrak konstitusi partai kami. Akrobat semacam ini menakutkan bagi rakyat," ucapnya menambahkan.
Hinca mengatakan bahwa secara legalitas KLB itu tidak memenuhi syarat. Bahkan jauh dari kata panutan, peristiwa tersebut nir logika.
"Secara legalitas jelas tidak memenuhi. Secara moral pun jauh dari kata panutan. Bahkan jika diukur secara akal, jelas peristiwa tersebut nir logika," kata Hinca menjelaskan.
Atas nama partai Demokrat, Hinca Pandjaitan mengungkapkan rasa ketidakadilan yang dialami partainya.
Ia pun mempertanyakan mengapa KSP Moeldoko hingga saat ini tidal tersentuh ketegasan dari Istana.
Baca Juga: Saling Tuding, Raffi Ahmad Bahas Amanda Manopo, Billy Syahputra Berlutut
"Kami sangat merasakan ketidakadilan hari ini. Rakyat sudah tahu tentang itu. Namun mengapa seorang KSP Moeldoko tetap tidak tersentuh oleh narasi tegas dari pimpinannya di Istana Presiden. Mengapa tuan?," katanya.
Hinca menyayangkan Cendekiawan Hukum sekelas Prof Mahfud yang tidak bisa membedakan kedua situasi ini.
"Contoh yang prof. @mohmahfudmd berikan, seperti kisruh PKB. Saya sungguh menyayangkan bahwa kacamata seorang cendikiawan hukum tidak mampu membedakan kedua situasi ini," ujarnya.
"Hari ini, Partai Demokrat dengan jutaan simpatisan dan kadernya menanti sikap bijak Pembina Politik Tertinggi di negara ini, yakni Presiden. Jika KSP bertingkah seperti itu, artinya pembinaan di internal istana juga bermasalah," pungkasnya.***
