Tekan Tipikor di Daerah, KPK Ingatkan Pemda Kasus Korupsi Berjamaah di Tahun 2018

- 24 Maret 2021, 07:57 WIB
KPK telah memeriksa saksi yang juga seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS)dugaan kasus suap di Ditjen Pajak.
KPK telah memeriksa saksi yang juga seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS)dugaan kasus suap di Ditjen Pajak. //KPK//

Dalam pemberantasan korupsi, sambung Alex, tentu ada sasaran strategi. Yang pertama, lanjutnya, menurunkan tingkat korupsi.

“Kita kaitkan dengan Indeks Persepsi Korupsi (IPK). Kita tidak mempersoalkan metode apa yang digunakan, tapi dari IPK itu menjadi cermin bersama. Perbaikan IPK memerlukan waktu panjang dan komitmen bersama,” ujar Alex.

Sasaran strategi yang kedua menurut Alex adalah efektifnya penegakan hukum bidang tindak pidana korupsi. Ketiga, terbangunnya integritas pemerintah, masyarakat, dan swasta. Dan keempat, terbangunnya hubungan mitra kerja sama yang efektif.

Dalam kesempatan tersebut Alex juga mengingatkan para kepala daerah untuk berhati-hati dalam proses pengesahan APBD.

Dia memberikan contoh kasus ‘Upah Ketok Palu’ di beberapa daerah seperti Jambi, Riau, Malang, dan Sumatera Utara, yaitu modus penerimaan gratifikasi dalam pengesahan RAPBD ataupun pembahasan APBD-P Provinsi.

Kasus tersebut dikenal media sebagai kasus ‘Korupsi Berjamaah’ yang marak terjadi di tahun 2018.

Menurut Alex, KPK juga terus berupaya mendidik masyarakat untuk tidak mudah memberikan sesuatu kepada penyelenggara negara.***

Halaman:

Editor: Robi Maulana

Sumber: infopublik.id


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah