Network
MANTRA SUKABUMI - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini menjadi buah bibir, pasalnya komisi anti rasuah ini menghentikan pengusutan kasus tindak pidana korupsi bantuan likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dengan tersangka Sjamsul Nursalim beserta istri.
Keputusan ini dituangkan dalam Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dan diumumkan oleh Wakil Ketua KPK, Alexander Marwarta.
Menanggapi hal ini, pengamat politik Rocky Gerung menyatakan bahwa pemerintah telah melakukan April Mop kepada rakyat dalam kasus Sjamsul Nursalim.
Baca Juga: Pangdam IX Udayana dan Shopee Indonesia Bantu Tuntaskan Krisis Air Bersih di NTT
Baca Juga: Imbas Pesta Atta yang Dihadiri Pemimpin Negara, Andi Khomeini Takdir: Gua Gak Mau Edukasi Covid Lagi
“Ini pemerintah ngerjain rasa keadilan rakyat, jadi April Mop-nya di situ, jadi bisa kita sebut ini Mega April Mop,” ujar Rocky Gerung, dikutip mantrasukabumi.com, dari kanal Youtube, Minggu, 4 April 2021.
Rocky menilai bahwa revisi undang-undang KPK memang disponsori oleh mereka yang bermasalah agar bisa membantu mereka sendiri jika terkena masalah.
“Terlihat bahwa memang dari awal soal undang-undang, revisi undang-undang KPK itu memang dimaksudkan didesain untuk hal-hal semacam ini, karena memang undang-undang itu kan disponsori oleh mereka yang bermasalah,” kata Rocky.
Rocky juga menilai bahwa kewenangan KPK sebenarnya bukan dikurangi melainkan ditambah untuk melindungi koruptor.
“Semua orang menganggap bahwa ya ujungnya pasti, kewenangan KPK bukan dikurangi sebetulnya tapi ditambah yaitu kewenangan untuk melindungi koruptor”, sambungnya.
Bahkan Rocky mengatakan jika SP3 adalah Surat Perintah Perlindungan Penjahat. “SP3 itukan Surat Perintah Perlindungan Penjahat kan”, kata Rocky.
Rocky berpendapat bahwa presiden saat ini adalah ‘calo’ dari oligarki. “Jadi kalau kita baca analisa structural, terlihat bahwa presiden itu hanyalah calo dari oligarki, saya sebut kata calo sebagai dalam pengertian akademis”, menurut Rocky.
Baca Juga: Trailer Ikatan Cinta 4 April 2021: Dapat Pengakuan Terkejut dari Elsa, Nino Syok dan Marah Besar
“Jadi dia itu agen saja dari oligarki dalam pendekatan structural political economy, kekuasaan dalam hal ini diwakili presiden dia cuma calo dari oligarki tuh”, ujar Rocky.
Rocky menjelaskan lebih lanjut, jika partai itu adalah tadah dan KPK adalah kurir.
“Sementara partai-partai jadi tukang tadah dari korupsi itu, kan undang-undang KPK kan disponsori oleh partai-partai di parlementer kan, jadi partai-partai sekarang jadi tukang tadah dari kasus BLBI, KPK itu jadi kurir doang itu”, Rocky memaparkan.
Rocky menjelaskan, secara hirarki, ada kepala negara, ada partai yang bekerjasama dengan baik.
“Jadi kita lihat hirarkinya itu, ada kepala negara yang jadi calo, dalam bahasa akademis namanya komprador, lalu ada partai-partai yang jadi tukang tadah yang menerima limpahan dari koruptor itu melalui pembuatan undang-undang”, ucap Rocky.
Rocky mengilustrasikan bahwa KPK hanya sebagai kurir bukan lagi penegak hukum.
“Jadi sebetulnya dia udah dapet duluan baru bikin undang-undang tuh, dan ada KPK yang sekarang jadi kurir, bukan lagi penegak hukum”, lanjut Rocky.
Rocky menilai bahwa publik harus diberitahu mengenai SP3 ini, bahwa SP3 dibuat oleh mereka yang bermasalah.
“Nah publik sebetulnya musti kita terangkan dengan cara itu, bahwa disebut bahwa oke SP3 itu adalah kewenangan KPK, memang hukum positif KPK begitu, tapi itu hukum yang dimintakan dibuat oleh mereka yang bermasalah”, ujar Rocky.***
Sebelumnya, diketahui bahwa KPK mengeluarkan SP3 untuk kasus BLBI dengan tersangka Sjamsul Nursalim. Keputusan KPK ini sontak mengundang reaksi dari berbagai kalangan terutama para pengamat.***
