Network
MANTRA SUKABUMI - Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menilai bahwa yang harus meminta maaf kepada pemerintah, dalam hal ini Presiden Joko Widodo (Jokowi) adalah pihak penyelenggara Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang.
AHY menilai bahwa pihak KLB telah membuat gaduh, dan seharusnya meminta maaf kepada rakyat Indonesia dan Presiden Jokowi terkait polemik dualisme Partai Demokrat yang terjadi beberapa waktu lalu.
Selain itu, AHY juga menyebut jika kubu KLB Deli Serdang telah mempertontonkan politik yang dianggapnya tidak berkeadaban kepada publik Indonesia.
Baca Juga: Pangdam IX Udayana dan Shopee Indonesia Bantu Tuntaskan Krisis Air Bersih di NTT
Hal itu disampaikan oleh AHY dalam kegiatan konsolidasi bersama pengurus Partai Demokrat se-Jawa Tengah di Kabupaten Semarang pada Minggu, 04 April 2021.
"Mereka yang di sana yang seharusnya minta maaf karena sudah membuat gaduh, karena sudah mempertontonkan politik yang tidak berkeadaban," kata AHY, seperti dikutip mantrasukabumi.com dari Antaranews pada Senin, 05 April 2021.
Selain itu, AHY juga menyampaikan bahwa pihak Partai Demokrat telah menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada pemerintah.
Seperti yang diketahui, pemerintah melalui Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly telah mengambil keputusan untuk menolak pengesahan kepengurusan hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang.
Baca Juga: Trailer Ikatan Cinta 5 April 2021, Punya Firasat Buruk pada Andin, Papa Surya Tersiram Air Panas
Menanggapi keputusan pemerintah tersebut, AHY menilai negara sudah menegakkan hukum dengan seadil-adilnya.
AHY juga menyatakan bahwa Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan dirinya tidak pernah menuduh jika pimpinan negara ini ada kaitannya dengan polemik dualisme partai yang terjadi di dalam internal Partai Demokrat.
Dirinya juga mengungkapkan bahwa tujuan mengirim surat kepada Presiden Jokowi saat polemik kudeta Partai Demokrat mencuat adalah untuk menjaga nama baik Presiden Jokowi.
"Justru sebaliknya, kami difitnah. Justru kami mengirim surat ke presiden karena ingin menjaga nama baik Kepala Negara agar jangan sampai dimanfaatkan," katanya.
Menurut AHY, jika Partai Demokrat diam saja dan tanpa meminta klarifikasi, dirinya menilai hal tersebut merupakan perbuatan yang buruk.
"Kami tidak pernah menuding siapa pun. Meminta negara agar adil dan objektif bukan merupakan kejahatan, bukan kesalahan," pungkasnya.***
