Network
MANTRA SUKABUMI – Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) selaku Ketua Umum DPP Partai Demokrat mengingatkan seluruh pengurus dan kadernya untuk tetap waspada meskipun isu dualisme Partai Demokrat telah selesai.
AHY menegaskan kepada seluruh kader Partai Demokrat bahwa tak ada kata tuntas dalam pertarungan politik.
Dirinya menyampaikan hal itu dalam kunjungannya beberapa waktu lalui untuk bertemu dengan pengurus dan kader Partai Demokrat di Yogyakarta.
Baca Juga: Ada Diskon hingga 90% Plus Voucher, Belanja Termurah di Shopee Murah Lebay
Baca Juga: Memanas, Anggota DPR RI Bela Prof Quraish Shihab, Pendukung Ustaz Yahya Waloni: Ente Bukan Penengah
Selain itu, putra dari Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tersebut mengapresiasi kerja keras pengurus dan kadernya dalam menangani isu dualisme tersebut.
“Luar biasa, saya terima kasih dan bangga kepada semua pimpinan, pengurus, dan kader, termasuk anggota DPRD di seluruh Indonesia,” ujar AHY.
“Tetapi, jangan kita lengah. Jangan ada yang lengah, tetap siaga, tetap waspada. Tidak ada kata tuntas dalam pertarungan politik,” lanjutnya, seperti dikutip mantrasukabumi.com dari video di kanal YouTube Agus Yudhoyono pada Rabu, 07 April 2021.
AHY kemudian menyatakan bahwa isu dualisme dalam internal partai politik merupakan bahaya laten yang setiap saat mengintai dan bisa terjadi kapan saja.
Menurutnya, isu tersebut bisa saja kembali terjadi baik di hari esok, tahun depan, maupun menjelang ajang Pemilu 2024.
Baca Juga: Info Cuaca Besok Kamis 8 April 2021, BMKG: Hujan dan Petir Masih Targetkan10 Wilayah ini
Baca Juga: Partai Demokrat Sindir Moeldoko, Masih Sandang Ketua Umum walau Tidak Diakui
“Kita anggap saja ini bahaya laten yang setiap saat mengintai, setiap saat bisa terjadi,” katanya.
“Kalau nggak sekarang, bisa besok, bisa lusa, bisa tahun depan, bisa 2024. Kita harus siaga,” tegasnya.
Seperti yang diketahui oleh publik sebelumnya, pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) telah menolak kepengurusan Partai Demokrat versi KLB Deli Serdang.
Hal itu disampaikan oleh Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly dalam jumpa pers yang digelar secara virtual beberapa waktu lalu di Jakarta.
"Pemerintah menyatakan bahwa permohonan pengesahan hasil Kongres Luar Biasa di Deli Serdang, Sumatera Utara 5 Maret 2021 ditolak," kata Yasonna Laoly, seperti dikutip mantrasukabumi.com dari Antara News.
Dalam keterangan tersebut, Menkumham Yasonna Laoly juga mempersilakan kepada kubu Partai Demokrat versi KLB untuk menggugat AD/ART Partai Demokrat jika tidak sesuai dengan Undang-Undang Partai Politik ke pengadilan.***
