Network
Padahal, menurut Refly Harun baru saja Indonesia ingin memulai hal baru soal tradisi buruk tersebut yang mana kita harus berusaha mengurangi yang namanya adu-mengadu.
"Kalau yang bersangkutan merasa dihina, maka yang bersangkutan sendirilah yang langsung mengadu ke penegak hukum, dalam hal ini Presiden Jokowi kalau merasa difitnah atau dicemarkan nama baiknya," tuturnya.
"Jangan menggunakan pasal-pasal yang mengekang hak-hak berdemokrasi dan menyatakan pendapat," sambungnya.
Refly menambahkan, Jokowi yang dikritik terlibat dengan kisruh Demokrat adalah hal yang wajar.
Baca Juga: Bentak Najwa Shihab Usai Ditanyai Kehadirannya Dibaiat ISIS Makassar, Munarman: Jangan Menggiring
"Itu menurut saya wajar-wajar saja, karena yang dikritik adalah perilaku kekuasaan dan juga tidak verified apakah Jokowi terlibat atau tidak," pungkas Refly Harun.
Seperti diketahui, di tubuh Partai Demokrat terjadi prahara, pasalnya kubu Moeldoko melaksanakan KLB yang merebut kepemimpinan AHY.
Namun, kubu Moeldoko tidak diakui pemerintah karena ada beberapa persyaratan yang tidak bisa dipenuhi.
Tidak berhenti disitu, SBY dan AHY dilaporkan buntut dari pernyataan ketum Demokrat bahwa kisruh partai berlambang Mercy ini ada campur tangan dari pemerintah.
