Network
MANTRA SUKABUMI - Wakil Ketua Majelis Syuro’ Partai Keadilan Sejahtera atau PKS yakni Mohammad Sohibul Iman, mengatakan bahwa semua masyarakat rindu akan terwujudnya demokrasi yang substantif dan lebih baik.
Menurut Sohibul Iman atau yang akrab disapa MSI ini menyatakan, bahwa demokrasi di negara Indonesia saat ini masih belum sesuai dengan harapan.
Sohibul Iman mengatakan karena masih terlihat adanya money politics yang nyata dan membuat demokrasi di Indonesia tidak lebih baik dan adanya kekuatan besar yang disebut oligarki.
Baca Juga: Pangdam IX Udayana dan Shopee Indonesia Bantu Tuntaskan Krisis Air Bersih di NTT
Baca Juga: Waspada, Ternyata Tidur Gunakan Kipas Angin Bisa Sebabkan 5 Bahaya ini
“Saya melihat politik dan oligarki ini setali tiga uang sebetulnya, karena ini semua disebabkan karena hal yang sama." ujar Sohibul Iman sebagaimana dikutip mantrasukabumi.com dari laman resmi pks.id pada 12 April 2021.
"Jadi adanya kekuasaan uang dan dipraktekkan dengan jual beli suara, sehingga banyak yang mulai menyuarakan,” ungkap Presiden PKS periode 2015-2020.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Sohibul Iman dalam Mimbar Demokrasi dan Kebangsaan yang digelar oleh Fraksi PKS DPR RI.
Baca Juga: Sinopsis Ikatan Cinta Hari ini 12 April 2021, Mama Sarah Cemas, Elsa Kembali Buatnya Panik
Kemunduran demokrasi ditandai dengan ruang partisipasi publik yang semakin menyempit, akibat pintu masuk ke ranah poltik semakin berat yang disebabkan biaya politik yang mahal.
Akibatnya sirkulasi elit hanya dikuasai oleh orang-orang atau kelompok yang memiliki modal kapital.
Penyebab mundurnya demokrasi Indonesia salah satunya akibat dari desain institusi demokrasi kita yang belum tuntas.
"menyempitnya partisipasi publik, kemudian pengelolaan negara yang baik tidak abuse of power,” tutur Sohibul Iman menambahkan.
Pembiayaan demokrasi di Indonesia yang menganut pasar bebas konstestasi politik membuat politik Indonesia memburuk, korupsi, politik berbiaya mahal dan oligarki kekuasaan.
Budaya politik di Indonesia tidak terjadi transformasi sehingga menimbulkan gesekan, Misal perbedaan dalam demokrasi.
"Kemudian masih ada pandangan bahwa menghadapi yang berbeda dengan pandangan zero sum game atau saling menihilkan,” pungkasnya.
Indonesia harus memperbaiki cara pandang terhadap kekuasaan. Indonesia harus belajar kesadaran etis dari Jepang bagaimana cara pandang dalam kekuasaan.
“Budaya Jepang, menempatkan kekuasaan sebagai sebuah kepercayaan dan kehormatan maka ketika terjadi sesuatu yang memalukan maka mundur dari kekuasaan,” tutur MSI.
Politik itu, kata MSI, seharusnya politik adu gagasan bukan keuangan apalagi menggunakan isu-isu primordial.
“Melalui demokrasi inilah kita bisa mendorong demokrasi substansi sehingga bisa menciptakan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia,” pungkas MSI.***
