Network
MANTRA SUKABUMI - Staf khusus Presiden Jokowi, Fadjroel Rachman Ungkap alasan kenapa mudik tahun ini kembali dilarang.
Sebelumnya, pemerintahan Jokowi melarang kembali tradisi mudik pada hari raya Idul Fitri tahun ini.
Hal tersebut diputuskan pemerintah Jokowi guna mengendalikan penyebaran Covid-19 yang masih belum usai.
Baca Juga: Ada Diskon hingga 90% Plus Voucher, Belanja Termurah di Shopee Murah Lebay
Baca Juga: Tak Disangka, Ternyata Sering Kentut Jadi Tanda Tubuh Miliki Penyakit Serius ini
Hal tersebut juga disampaikan oleh Fadjroel Rachman dalam cuitan pada akun twitternya.
“Kebijakan larangan mudik dibuat karena kita tidak ingin semua pengorbanan selama 1 tahun ini sia-sia," ucap Fajroel, sebagaimana dikutip mantrasukabumi.com dari akun twitter @FajroelRachman, pada Kamis, 15 April 2021.
Ia mengatakan agar tidak menyia-nyiakan pengorbanan selama ini, termasuk dalam upaya vaksinasi.
Baca Juga: Atas Nama Cinta Bima Arya Salahkan Habib Rizieq, Gus Umar: Menteri Positif Covid-19, Apa Anda Mau Bersuara
"Kita sudah berkorban habis-habisan termasuk melalui upaya vaksinasi. Semoga kita semua tidak mudik untuk menghargai pengorbanan kita bersama," ungkapnya.
“Kebijakan larangan mudik dibuat karena kita tidak ingin semua pengorbanan selama 1 tahun ini sia-sia, kita sudah berkorban habis2an termasuk melalui upaya vaksinasi. Semoga kita semua tidak mudik untuk menghargai pengorbanan kita bersama” ~ @MataNajwa#DilarangMudikJilidDua pic.twitter.com/RSF6PYZWbk— Fadjroel Rachman (@fadjroeL) April 15, 2021
Dalam pemberitaan sebelumnya juga, Mahfud MD meminta pemerintah kepada kepala daerah untuk selalu berkoordinasi dan bersinergi dalam kebijakan pengamanan di wilayahnya, serta turut mendukung dan mengimbau kepada masyarakat terkait dengan kebijakan larangan mudik Lebaran.
Menurut Mahfud MD kondisi daerah yang stabil juga sangat menentukan dan membantu jalannya roda pemerintahan.
"Perlu sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sinergi sangatlah penting karena tanpa bersinergi, kebijakan antara pusat dan daerah mustahil diimplementasikan," ujar Mahfud MD.
Dalam kesempatan ini, Mahfud MD meminta pemerintah daerah melakukan pengetatan dan penegakan protokol kesehatan, terutama selama bulan puasa dan Lebaran tahun ini.
"Kepala daerah yang terpilih dalam pilkada merupakan mandataris rakyat yang perlu kita jaga legitimasinya," tutur Mahfud.
Disisi lain Mendagri Tito Karnavian menghimbau kepada kepala daerah yang terpilih untuk bisa menekan laju pandemi Covid-19.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menghimbau kepada kepala daerah yang terpilih untuk kendalikan angka laju pandemi Covid-19.
