Network
MANTRA SUKABUMI - Politisi Partai Demokrat Benny K Harman menyoroti pernyataan Menteri Polhukam Mahfud Md.
Benny K Harman mengatakan pernyataan Mahfud Md bisa diartikan menjadi tiga makna.
Menurut Benny K Harman Karena pernyataan Mahfud MD meminta masyarakat agar tidak sepenuhnya kecewa terhadap pemerintahan yang korup.
Baca Juga: Ada Diskon hingga 90% Plus Voucher, Belanja Termurah di Shopee Murah Lebay
Baca Juga: 90% Penyakit Berasal dari Pikiran, Perlu Diwaspadai
"Mahfud Md Minta Masyarakat Tak Sepenuhnya Kecewa ke Pemerintah yang Koruptif," ujar Benny K Harman sebagaimana dikutip mantrasukabumi.com dari akun Twitternya @BennyHarmanID pada 2 Mei 2021.
" Pesan Mahfud ini bermakna:
1. Pemerintahan era Jokowi ini diakui korup.
2. Meski korup jangan kecewa karena banyak juga kemajuan yang dicapai.
3. Demi kemajuan boleh korupsi," ucap Politisi Demokrat menambahkan.
Sebelumnya Benny K Harman menuliskan cuitannya di media sosial, terkait 2 kelompok cendekiawan.
"Hii, di zaman now ada dua kelompok cendekiawan," tutur Benny.
Baca Juga: Tanda Kiamat Semakin Terlihat, Rasulullah SAW Anjurkan Tempati Tiga Negeri ini
"Ke-1, yang mati-matian membela dan mempertahankan rezim yg jelas gagal dan korup karena hidup dari situ.
ke-2, cendekiawan yang suka mempersoalkan dan menantang rezim yang korup karena merusak masa depan bangsa.Anda masuk yang mana?" tanya Benny.
Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md meminta masyarakat tak sepenuhnya kecewa kepada pemerintahan yang dinilai koruptif dan oligarki.
Baca Juga: Setelah Imam Mahdi dan Muncul Dajjal, Ini 10 Tanda Kiamat Besar yang Wajib Diketahui
Sebab ada kemajuan dari waktu ke waktu yang terus dilakukan pemerintah.
"Tentu kehidupan demokrasi kita harus terus diperbaiki, tapi kemajuan yang sudah dicapai juga tak boleh dinafikan," kata Mahfud, Sabtu, 1 Mei 2021.
Mahfud MD menyebut dari sejak era Presiden Soekarno, tingkat kemiskinan terus ditekan dari yang awalnya sangat tinggi, hingga mencapai 11,9 persen.
Sementara pada akhir era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Di era pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo, angka ini terus ditekan hingga 9,1 persen.
Lalu Masuk ke periode kedua Jokowi, Mahfud menyebut tingkat kemiskinan kembali naik ke 9,7 akibat pandemi Covid-19 yang menyerang sejak tahun lalu.
Baca Juga: Gilang Dirga Murka, Istrinya Dihina Netizen: Ku Cari Kau, Abis Kau
"Artinya ada kemajuan meski banyak korupsinya. Indonesia ini kaya raya. Meski jika dikelola secara koruptif, itu manfaatnya tetap banyak oleh rakyat. Apalagi jika dikelolanya nanti secara bersih dari korupsi," kata Mahfud.
Mahfud mengatakan korupsi memang bisa dilihat sebagai fenomena pelanggaran hukum. Tapi dalam disertasinya, ia mengatakan baik buruknya hukum itu tergantung pada demokrasinya.
Jika demokrasinya berjalan baik, maka hukum akan baik. Kalau demokrasinya buruk, maka hukum juga akan buruk.
"Konfigurasi politik demokratis tampil, hukum akan menjadi responsif. Tapi konfigurasi politik tampil secara otoriter dan hegemonik, maka hukum akan tampil sangat-sangat konservatif," kata Mahfud.***
