Network
MANTRA SUKABUMI - Polemik di tubuh KPK kian memanas, yang menyebabkan istana turun tangan dalam menangani polemik ini.
Pada satu kesempatan, Presiden Jokowi angkat suara menanggapi masalah ini, presiden berpendapat hasil TWK tidak bisa dijadikan ukuran untuk pemecatan pegawai di KPK.
Namun, pandangan berbeda datang dari salah satu Politisi Partai Demokrat, Rachland Nashidik yang mengatakan bahwa Presiden Jokowi membelah dan menyingkirkan orang-orang yang menghalangi politik istana.
Baca Juga: Sesaat Setelah Salurkan Bantuan ke Palestina, Akun UAH Diblokir dan Aplikasi Al Qur'an Miliknya Dihapus
Menurut Rachland, Jokowi selama ini disebut membela kebhinekaan. Namun, isu Taliban di KPK dan juga TWK itu tidak berhubungan dengan kebhinekaan.
“Sudah lama dikritik: Jokowi ‘membela kebhinekaan’ dengan cara membelah dan menyingkirkan,” cuit Rachland, dikutip mantrasukabumi.com dari akun Twitter @RachlanNashidik pada Kamis, 27 Mei 2021.
Rachland menambahkan, bahwa tes kebangsaan tidak ada hubungannya dengan kebhinekaan yang selama ini digembor-gemborkan oleh presiden.
“Tapi dari kasus KPK kini kita tahu, tudingan ‘Taliban’ itu, ‘tes kebangsaan’ itu, tak berhubungan dengan kebhinekaan. Ia membelah dan menyingkirkan sesiapa yang menghalangi politik istana,” imbuhnya.
Seperti ramai dibicarakan, KPK akhir-akhir ini menjadi trending topik pembahasan berbagai kalangan, terkait polemik hasil TWK yang menimpa 75 pegawai KPK dinyatakan tidak lulus.
Baca Juga: 20 Tahun Ditinggalkan, Rumah Mewah di Bandung Kini Kondisinya Seperti Hutan
TWK itu ramai dibicarakan karena beberapa pertanyaan yang bocor ke publik dinilai tidak ada kaitannya dengan wawasan kebangsaan.
Presiden Jokowi dalam salah satu kesempatan mengomentari masalah yang kian memanas ini, presiden menyatakan bahwa hasil TWK tidak bisa dijadikan indikator pemecatan terhadap pegawai KPK yang tidak lulus tes kebangsaan.
“Saya berpendapat, hasil tes wawasan kebangsaan terhadap pegawai KPK, hendaknya tidak serta-merta jadi dasar untuk memberhentikan 75 pegawai yang dinyatakan tidak lulus tes,” kata Jokowi dalam sebuah kesempatan.
Kalau ada kekurangan, lanjut Jokowi, tentu bisa diperbaiki melalui pendidikan kedinasan tentang wawasan kebangsaan.
Baca Juga: Gerhana Bulan Dapat Pengaruhi Situasi di Bumi, BMKG Himbau Warga Pesisir Waspadai Banjir Rob 26-31 Mei 2021
Seolah tak menggubris apa yang diinginkan Jokowi, pada Selasa, 25 Mei 2021, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengumumkan bahwa 51 dari 75 pegawai yang tak lulus itu resmi diberhentikan, karena dinilai tidak bisa mengikuti pelatihan dan pembinaan lanjutan.
“Yang 51 tentu karena sudah tidak bisa dilakukan pembinaan berdasarkan penilaian asesor tentu tidak bisa bergabung lagi dengan KPK,” ujar wakil ketua KPK Alexander.***
