Network
MANTRA SUKABUMI - Syahrial Nasution Deputi Balitbang Partai Demokrat menyerukan agar jangan mempercayai pernyataan Moeldoko.
Menurut Syahrial Nasution bahwa Ketua KSP Moeldoko kerap kali berbohong.
Syahrial Nasution mengungkapkan saat Moeldoko membegal Partai Demokrat dan mengajak kader berkumpul di sebuah hotel di Jakarta, saat itu Moeldoko mengakui sudah mendapat restu dari Jokowi.
Baca Juga: Siapa Sangka, Ternyata Sering Kentut Bisa Jadi Ciri - ciri dari Penyakit Radang Usus hingga Gastroparesis
Tetapi menurut Syahrial Nasution ketika KLB Sibolangit dinyatakan tidak sah, maka Moeldoko bilang bahwa Jokowi tidak ikut-ikut.
Syahrial Nasution menduga hal yang sama terjadi saat Moeldoko berbicara tentang KPK.
"Jangan mudah percaya ucapan Moeldoko. Waktu mau membegal @PDemokrat Moeldoko ngajak kader ketemu di hotel, dia bilang sudah dapat restu dari lurah dan pejabat negara lainnya," ucap Syahrial Nasution sebagaimana dikutip mantrasukabumi.com dari akun Twitternya @syahrial_nst pada 27 Mei 2021.
"Namun Setelah KLB Sibolangit dinyatakan tidak sah, dia bilang @jokowi tidak ikut-ikut," lanjut Syahrial.
Baca Juga: Nonton Film Rurouni Kenshin: The Final Subtitle Indonesia, Inikah Akhir Cerita dari Battosai si Pembantai?
"Jangan-jangan urusan @KPK_RI ini dia pelintir juga?," duga Syahrial.
Sebelumnya Kepala Staf Presiden yakni Moeldoko mengatakan bahwa prosedur dalam penanganan 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi sudah sesuai arahan dari Jokowi.
Namun menurut Moeldoko soal keputusan merupakan kewenangan dan keputusan lembaga pengguna dalam hal ini KPK.
Pemerintah memiliki kewenangan tertentu tetapi tidak seluruhnya terhadap proses pembinaan internal di KPK.
Baca Juga: Jarang Diketahui, Ternyata 5 Hal ini Tidak Ada di Dalam Surga, Apa Saja?
"Karena itu, KPK sebagai pengguna dan pengambil keputusan akhir atas status 75 pegawai bertanggung jawab penuh atas semua implikasi yang ditimbulkan dari keputusan tersebut," kata Moeldoko.
Moeldoko mengatakan posisi KSP, Kementerian dan lembaga yang berada dalam kewenangan langsung Presiden, tetap dalam posisi mendukung pelaksanaan arahan Presiden.
Langkah sejauh ini, Moeldoko sebut telah sesuai arahan presiden.***
