Network
MANTRA SUKABUMI - Mantan Menteri Olahraga KRMT Roy Suryo menanggapi proyek kereta cepat.
KRMT Roy Suryo mengatakan proyek pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung lama tak terdengar pemberitaannya.
Menurut KRMT Roy Suryo proyek kereta cepat tersebut tidak sesuai target pembangunannya.
Baca Juga: China Marah, AS Ungkap Investasi Kerja Paksa Buruh Indonesia di Kapal China, Netizen: Negara Sendiri Bungkam
Proyek Kereta cepat yang ditargetkan selesai 2019, tetapi pada 2021 belum juga rampung.
KRMT Roy Suryo menyebut proyek kereta cepat sebagai kecebong, yang berarti kereta cepat bohong-bohongan.
"Lama tidak terdengar kabarnya,
Ternyata KECEBONG (KEreta CEpat BOhoNG-bohongan, target selesai 2019, sekarang sudah Juni 2021 )," ucap KRMT Roy Suryo sebagaimana dikutip mantrasukabumi.com dari akun Twitternya @KRMTRoySuryo2 pada 3 Juni 2021.
Sebelumnya terowongan kereta cepat sempat diberitakan mengalami amblas, namun dibantah oleh PT KCIC.
"Ternyata bikin Kontroversi lagi.
Diberitakan Ambles (lagi), terapi PT KCIC (Kereta Cepat Indonesia China) membantah.
Netizen percaya yg mana ?
AMBYAR," tutur KRMT Roy Suryo.
Baca Juga: Update Covid-19 3 Juni 2021 : Kabar Baik, Pasien Sembuh Meningkat dan Capai 1,6 Juta Orang
Sebelumnya KRMT Roy Suryo pernah menuliskan diakun Twitternya terkait proyek kereta cepat.
"Betul khan?
Ini kenapa sejak awal saya sebut Kareta Cepat Jkt-Bdg itu sebagai KECEBONG, Alias KEreta CEpat BOhoNG-bohongan," ucap Roy Suryo.
"Janjinya beroperasi 2019, ini sudah 2021.
Belum lagi sekarang membengkak dan harus ditambal 20 Trilyun kalau tidak, Proyek PMA China tersebut Mangkrak.
AMBYAR," jelas Roy Suryo.
Sebelumnya diberitakan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung menjadi beban tak berkesudahan.
PT Kereta Cepat Indonesia-Cina (KCIC), yang menangani proyek sepanjang 142,3 kilometer ini, baru saja merombak direksi.
Perusahaan ini terbelit problem serius: biaya diperkirakan membengkak 23 persen, sekitar Rp 20 triliun, dari perhitungan semula US$ 6,07 miliar atau Rp 88 triliun.
Tambahan biaya itu berasal dari biaya yang tidak terhitung dalam studi kelayakan, seperti naiknya harga lahan saat pembebasan dan biaya yang tak terprediksi sejak awal.
Baca Juga: Update Covid-19 3 Juni 2021 : Kabar Baik, Pasien Sembuh Meningkat dan Capai 1,6 Juta Orang
Karena penentuan trase yang kurang matang, proyek pun bersinggungan dengan berbagai fasilitas umum dan sosial yang harus direlokasi.
Di luar soal pembengkakan biaya tersebut, studi kelayakan proyek ini dibuat asal-asalan.
Hanya dalam waktu tiga bulan, studi kelayakan terbit karena mengejar keinginan Presiden Joko Widodo agar kereta cepat mulai beroperasi pada 2019—target yang terbukti meleset.
Proyek yang selama tiga tahun diteliti oleh Jepang untuk kereta cepat Jakarta-Surabaya ini berbelok hanya sampai ke Bandung dengan penunjukan konsorsium perusahaan Cina.
Sebanyak 75 persen biaya proyek ini berasal dari utang pemerintah Cina.
Namun, pemerintah Cina menolak mekanisme penyaluran utang ke perusahaan dengan jaminan proyek itu sendiri.
Sementara Cina ingin pemerintah Indonesia yang menjaminnya, sehingga utang disalurkan melalui sejumlah bank milik negara.***
