Network
Lanjutnya, seharusnya pemerintah membenahi fundamental regulasi perpajakan terutama dari barang impor dan konsultan asing dalam pembangunan infrastruktur, daripada harus menambah beban rakyat dengan mengenakan pajak sembako. #SuaraGerindra— Partai Gerindra (@Gerindra) June 11, 2021
Sementara itu, anak buah Prabowo Subianto yang lain Kamrussamad yang duduk Komisi XI DPR RI juga menolak dengan tegas rencana tersebut. Menurutnya daya beli masyarakat saat ini masih belum membaik dan hanya menyusahkan rakyat.
Selain kedua legislator tersebut, penolakan juga disampaikan politisi Partai Demokrat lain yakni Abdul Wachid yang duduk di Komisi VIII DPR RI, menjelaskan bahwa saat ini masyarakat masih berjibaku menghadapi pandemi COVID-19 yang belum kunjung usai serta berjuang dari himpitan ekonomi.
"Rencana tersebut hanya akan membawa masyarakat semakin terpuruk," pungkasnya.
Abdul Wachid, Komisi VIII DPR RI, menjelaskan bahwa saat ini masyarakat masih berjibaku menghadapi pandemi COVID-19 yang belum kunjung usai serta berjuang dari himpitan ekonomi. Rencana tersebut hanya akan membawa masyarakat semakin terpuruk. #SuaraGerindra— Partai Gerindra (@Gerindra) June 11, 2021
Mereka menyatakan ketidaksetujuannya dengan rencana tersebut yang dinilai menambah beban rakyat dan hanya akan menekan daya beli di tengah usaha pemerintah melakukan perbaikan ekonomi.***
