Kritik Pasal Penghinaan Presiden, Tsamara Amany: Bisa Jadi Pasal Karet untuk Membungkam, Kita Harus Tolak

MANTRA SUKABUMI - Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Tsamara Amany menyampaikan penolakan terhadap pasal penghinaan Presiden/DPR

Menurut Tsamara Amany pasal tersebut bisa menjadi pasal karet yang memiliki potensi untuk membungkam diskursus publik yang sehat.

Dirinya mengatakan kritik dan menghina memang dua hal yang berbeda. Tapi rencana penerapan pasal tersebut dapat dimanfaatkan oleh pihak yang memiliki kepentingan.

Baca Juga: Heboh, Ferdinand Hutahaean Usulkan Habib Rizieq Dampingi Anies Baswedan dalam Pilpres 2024

Baca Juga: Tito Karnavian Dituding Eksekutor Kriminalisasi Habaib dan Ulama, Natalius Pigai: Kejam dan Salah Besar

"Memang benar kritik & menghina adalah dua hal berbeda. Tapi pasal penghinaan bisa menjadi pasal karet yang punya potensi membungkam diskursus publik yang sehat," tulis Tsamara seperti dikutip mantrasukabumi.com dari akun Twitter miliknya pada Senin, 14 Juni 2021.

Memang benar kritik & menghina adalah dua hal berbeda. Tapi pasal penghinaan bisa menjadi pasal karet yang punya potensi membungkam diskursus publik yang sehat. Demokrasi butuh diskursus kritis. Kita harus menolak pasal penghinaan Presiden/DPR. pic.twitter.com/Ve6PszUPz2— Tsamara Amany (@TsamaraDKI) June 14, 2021

Karena itulah dirinya mengajak masyarakat untuk menolak pasal penghinaan presiden/DPR tersebut. Sebab dalam dunia demokrasi dibutuhkan diskursus yang kritis.

"Demokrasi butuh diskursus kritis. Kita harus menolak pasal penghinaan Presiden/DPR," lanjutnya.

Baca Juga: Bantah Tudingan Sebar Hoaks Kuota Haji, Wakil Ketua MPR Ini Unggah Berita Media Indonesia