Network
MANTRA SUKABUMI - Deputi Balitbang DPP Partai Demokrat Syahrial Nasution menanggapi pernyataan Komisaris Pertamina yakni Ahok.
Syahrial Nasution mengatakan bahwa saatnya musim berpolitik para pejabat BUMN.
Menurut Syahrial Nasution para komisaris tersebut miskin prestasi, lantas mencari sensasi.
Baca Juga: Heboh, Habib Husin Alwi Shihab Sebut UAS Masuk Kategori Ustadz Murtad, Ini Penyebabnya
Syahrial Nasution mengungkapkan ekspose penghapusan fasilitas kartu kredit direksi PT Pertamina.
Dan tolak terima gaji dewan komisaris di PT Garuda, menurut Syahrial Nasution kedua hal tersebut bukanlah solusi serta tidak merubah nasib korporasi.
Malah kata Syahrul Nasution lebih baik jika para komisaris yang berhenti.
"Musim berpolitik para pejabat BUMN," ucap Syahrial Nasution sebagaimana dikutip mantrasukabmi.com dari cuitan akun Twitteenya @syahrial_nst pada 17 Juni 2021.
"Karena miskin prestasi, lantas mencari sensasi. Ekspose penghapusan fasilitas Kartu Kredit direksi di Pertamina oleh Ahok dan tolak terima gaji dewan komisaris di Garuda, itu bukan solusi dan tidak merubah nasib korporasi," ujar Politis Demokrat menjelaskan.
"Lebih baik kalau mereka berhenti," tutur Syahrial Nasution.
Baca Juga: Tak Tega Lihat Ivan Gunawan Pakai Mobil Biasa, Maharani Kemala Langsung Belikan Mobil Alphard
Sebelumnya Komisaris Utama PT Pertamina yakni Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, mengatakan pihaknya akan menghapus fasilitas kartu kredit bagi dewan direksi, komisaris, hingga manajer.
Ahok menyatakan keputusan tersebut telah disetujui oleh semua pihak dalam rapat umum pemegang saham.
Mulai dari dewan direksi hingga komisaris tak ada yang menolak usulan penghapusan fasilitas kartu kredit.
Baca Juga: Trailer Ikatan Cinta 17 Juni 2021: Elsa Bersujud pada Nino Agar Tak Menceraikannya, Ricky Bahagia!
Menurut Ahok bahwa Secara lisan, para dewan komisaris dan dewan direksi tidak ada yang keberatan di RUPS atau menolak usulan penghapusan kartu kredit korporasi.
Menteri BUMN Erick Thohir juga sudah setuju dengan rencana penghapusan kartu kredit korporasi ini.
Ahok belum menjelaskan apakah kebijakan ini sudah dibuat aturan internalnya atau belum.***
