Network
MANTRA SUKABUMI - Komisaris Perseroan PT. Pembangunan Jaya Ancol, Geisz Chalifah menyampaikan kritikannya terhadap wacana pembongkaran jalur sepeda.
Seperti yang diketahui, beberapa waktu kebelakang ramai wacana tentang pembongkaran jalur sepeda di wilayah DKI Jakarta, khususnya di protokol Jalan Sudirman – Thamrin.
Wacana pembongkaran jalur sepeda tersebut merupakan masukan dari salah satu Anggota Komisi III DPR RI kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit dalam kunjungannya beberapa waktu lalu.
Baca Juga: Gandeng Shopee, Ridwan Kamil Resmikan Pembangunan Shopee Center Guna Mempercepat UMKM Jabar Go Digital
Menanggapi wacana tersebut, Geisz Chalifah menyampaikan kritikan bahwa sebaiknya yang dibongkar adalah gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.
Kritikan tersebut disampaikan Geisz Chalifah melalui cuitannya di akun Twitter miliknya pada Sabtu, 19 Juni 2021.
“Anggota DPR: Jalur sepeda dibongkar saja. Gue: Bagaimana kalau gedung DPR yg dibongkar. Ga ada manfaatnya buat rakyat,” tulis Geisz Chalifah, seperti dikutip mantrasukabumi.com dari akun Twitter @GeiszChalifah pada Minggu, 20 Juni 2021.
Wacana jalur sepeda dibongkar itu mulanya merupakan masukan dalam rapat Komisi III DPR RI yang digelar pada Rabu, 16 Juni 2021.
Kemudian, wacana tersebut disepakati dan disetujui oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit yang juga hadir dalam rapat tersebut.
Baca Juga: Persib Bandung Resmi Beli Pemain Baru, ini Biografi Mohammed Rashid dari Palestina Bursa Transfer Rp3,4 Miliar
"Prinsipnya terkait dengan jalur sepeda, kami akan terus mencari formula yang pas, kami setuju untuk masalah yang permanen itu nanti dibongkar saja," kata Jenderal Listyo Sigit, seperti dikutip mantrasukabumi.com dari Antara News.
Jenderal Listyo Sigit juga mengatakan jika pihaknya akan melakukan studi banding ke beberapa negara terdekat untuk mempelajari penerapan jalur sepeda.
Nantinya, hasil studi banding tersebut akan diaplikasikan untuk pengaturan jalur sepeda, baik sepeda yang keperluan bekerja maupun berolahraga.
“Terkait dengan jamnya kemudian pengaturan luas wilayahnya daerah mana saja ini akan kami koordinasikan dengan Kementerian Perhubungan dengan pemerintah daerah DKI," tandasnya.***
