Network
MANTRA SUKABUMI - Politisi Partai Gerindra Fadli Zon mengkritik isi pertanyaan dalam tes wawasan kebangsaan pada KPK beberapa waktu yang lalu.
Menurut Fadli Zon pertanyaan pilih Alquran atau Pancasila jelas menghina agama sekaligus mempertentangkan Islam dan Pancasila.
Fadli Zon mengungkapkan pertanyaan pilih Alquran atau Pancasila adalah sebuah cara teknik adu domba.
Baca Juga: Setelah Belikan Mobil Alphard, Maharani Kemala Kasih Ivan Gunawan Uang Rp500 Juta, Netizen: Sultan Mah Bebas
Fadli Zon menekankan agar membuat pertanyaan tersebut harus diusut dalangnya.
"Pertanyaan pilih Alquran atau Pancasila jelas menghina agama sekaligus mempertentangkan Islam dan Pancasila," ucap Fadli Zon seperti dikutip mantrasukabumi.com pada akun Twitternya @fadlizon pada 20 Juni 2021.
"Cara-cara ini adalah teknik adu domba. Harus segera diusut dalangnya," tutur politisi Gerindra tersebut.
Tes wawasan kebangsaan atau TWK pada pegawai KPK memang menjadi kontroversi.
Baca Juga: Waspada Kasus Covid -19 Kembali Meningkat, ini Jus yang Disarankan dr. Zaidul Akbar Minum di Masa Pandemi
karena dinilai sebagai upaya menyingkirkan sejumlah pegawai KPK yang memiliki integritas dalam memberantas korupsi.
Hal ini terlihat dari 75 pegawai KPK yang tidak lulus TWK dan dinonaktifkan.
Tak sampai disitu, TWK juga dinilai mengandung banyak pertanyaan yang tidak relevan dengan pemberantasan korupsi.
Salah satunya adalah pegawai KPK harus menjawab pertanyaan memilih Pancasila atau Al Quran dalam TWK.
Baca Juga: Tanggapi Wacana Jokowi 3 Periode, Tokoh Ini Ingatkan Sejarah Pak Harto Ditumbangkan Setelah 2 Bulan Dilantik
salah satu tim kuasa hukum 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) nonaktif, menilai ketidakmampuan Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron menjawab sejumlah pertanyaan dari Komnas HAM semakin menunjukkan adanya kejanggalan terkait Tes Wawasan Kebangsaan atau TWK.
Hal itu kata Asfinawati semakin diperkuat dengan adanya perbedaan pendapat antara KPK dengan Badan Kepegawaian Negara terkait TWK.
Bahkan menurut Asfinawati, sejumlah temuan itu juga membantah klaim Nurul Ghufron yang menyebut, bahwa penonaktifan 75 pegawai KPK diputuskan secara kolektif kolegial.***
