Network
Menurut Ahmad Basarah, bahwa Presiden Jokowi menganggap bahwa wacana Presiden tiga periode muncul dari orang-orang yang cari muka.
"Dalam ungkapan satire, Presiden Jokowi menganggap orang-orang yang memunculkan gagasan 3 periode, mau cari muka, mau nampar muka saya dan ingin menjerumuskan saya. Jadi, kalau subjeknya saja sudah tidak mau, saya kira sangat tidak elok konstitusi kita dipermainkan hanya kepentingan orang per orang saja," ujar Ahmad Basarah.
Selain itu, Wakil Ketua MPR ini mengatakan PDIP juga menolak adanya narasi presiden dipilih MPR. Karena menurut Ahmad Basarah ingin amandemen terbatas yakni supaya MPR bisa menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN).
"Sama sekali kita tidak pernah membahas presiden dipilih oleh MPR, sikap PDIP ini adalah amandemen terbatas, artinya tidak mau melebar ke mana-mana, hanya menambah satu ayat di pasal 3 UUD 1945 yaitu MPR diberikan wewenang untuk menetapkan haluan dan haluan pembangunan nasional," papar Ahmad Basarah.
Menurut Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah menjelaskan bahwa adanya amandemen agar MPR bisa menetapkan GBHN itu guna pembangunan nasional terus berlanjut.
Oleh Karena itu menurut Ahmad Basarah, ketika pemimpin berganti program pembangunan nasional tidak berhenti.
Jika agenda amandemen terhadap UUD 1945 mengarah kepada perubahan jabatan Presiden maka disini PDIP akan menarik diri.
"Kalau ada agenda itu secara tegas PDIP menarik diri dari agenda tersebut. Apalagi misalkan gagasan tentang masa jabatan presiden ditambah menjadi tiga periode. Ini jelas jauh dari pandangan dan sikap politik baik di MPR dan PDIP," tegas Basarah.
Disisi lain Direktur Komunikasi SMRC sekaligus sebagai Peneliti Ade Armando mengatakan, jika melihat hasil survei nasional yang dilakukan oleh Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC).
