Network
MANTRA SUKABUMI – Hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) terbaru yang dilakukan pada 21-28 Mei 2021.
Hasil survei SMRC ini menunjukkan bahwa keinginan masyarakat bahwa pemilihan Presiden itu dilakukan secara langsung oleh Masyarakat bukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Dari hasil survei SMRC ini menunjukan hampir 84,3 persen bahwa masyarakat ingin pemilihan presiden dilakukan secara langsung oleh rakyat, bukan oleh MPR.
Hasil survei nasional Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) terbaru menunjukkan bahwa 84,3 persen publik ingin pemilihan presiden tetap dilakukan secara langsung oleh rakyat, bukan oleh MPR.
Hal ini disampaikan langsung oleh Direktur Komunikasi SMRC sekaligus Peneliti, Ade Armando, dalam acara peluncuran hasil survei nasional SMRC bertemakan "Sikap Publik Nasional terhadap Amandemen Presidensialisme dan DPD" secara daring, di Jakarta,pada Minggu, 21 Juni 2021.
"Hanya 8,4 persen warga yang setuju presiden tidak dipilih langsung oleh rakyat, tapi dipilih oleh MPR," kata Ade Armando, sebagaimana dikutip mantrasukabumi.com dari Antaranews pada Senin, 21 Juni 2021.
Menurut Ade Armando, temuan ini bisa dilihat sebagai respons terhadap adanya keinginan sebagian pihak untuk mengembalikan pasal-pasal tentang pola pemilihan presiden oleh parlemen yang dikenal sebelum amandemen UUD 1945 di masa awal reformasi.
Baca Juga: Trailer Ikatan Cinta 21 Juni 2021, Maharani Berikan Al Majalah, Elsa Gagal Lolos dari Tuduhan Andin
"Saat ini ada kelompok-kelompok yang, dengan berbagai alasan, mengangkat gagasan tentang perlunya pemilihan presiden dilakukan cukup oleh MPR tanpa harus melalui pemilihan langsung oleh rakyat," ujar Ade Armando.
Dari Hasil survei yang dilakukan oleh SMRC ini menunjukkan bahwa ada sebagian masyarakat yang menginginkan atau mendukung bahwa gagasan pemilihan Presiden dilakukan oleh MPR seperti masa Orde Baru.
"Mayoritas rakyat menganggap pemilihan langsung adalah pilihan terbaik," kata Ade Armando.
Menurut survei SMRC menunjukkan 74,7 persen masyarakat yang berpendapat bahwa presiden harus bertanggung jawab kepada rakyat karena presiden dipilih oleh rakyat.
Dari survei SMRC ini juga menunjukan hanya 18,4 persen yang berpendapat Presiden seharusnya bertanggung jawab pada MPR.
Baca Juga: Tak Perlu Dibentak Apalagi Dipukul, Begini Cara Nasehati Anak agar Nurut pada Orang Tua
Menurut Ade Armando, penelitian yang dilakukan SMRC terkait adanya wacana yang diusung oleh kelompok-kelompok tertentu mengenai perlunya amandemen baru UUD 1945 yang mengatur hubungan presiden, MPR, dan rakyat.
Survei SMRC ini, menurut Ade Armando, menunjukkan mayoritas rakyat merasa penataan mengenai hubungan antara presiden, MPR, dan rakyat yang termuat dalam UUD 1945 adalah yang terbaik.
Survei SMRC menunjukkan bahwa mayoritas warga, 74,7 persen setuju dengan pendapat bahwa, "Presiden bekerja sesuai dengan janji-janjinya kepada rakyat pada masa kampanye pemilihan presiden dan harus bertanggung jawab pada rakyat karena presiden dipilih oleh rakyat".
Sebaliknya, hanya 18,4 persen yang setuju pendapat bahwa, "Presiden bekerja menurut GBHN yang ditetapkan MPR dan karena itu presiden harus bertanggung jawab pada MPR".
Baca Juga: Kejutkan Publik, Profesor UI Tunjukkan Hasil CTScan Ada Gumpalan di Jantung Usai Vaksinasi
"Ini menguatkan kesimpulan bahwa rakyat menganggap lebih baik presiden dipilih langsung oleh rakyat dan, pada gilirannya, bertanggung jawab pada rakyat, daripada dipilih oleh MPR dan kemudian bertanggung jawab pada MPR," papar Ade Armando.
Survei nasional SMRC tersebut dilakukan pada 21-28 Mei 2021. Penelitian melalui wawancara tatap muka ini melibatkan 1072 responden yang dipilih melalui metode penarikan sampel random bertingkat (multistage random sampling) dengan margin of error penelitian ± 3,05 persen.***
