Network
MANTRA SUKABUMI - Ekonom senior Rizal Ramli membongkar alasan Yogyakarta dan Jawa Barat (Jabar) tidak mampu menerapkan kebijakan lockdown.
Begitu juga dengan DKI Jakarta yang menurut Rizal Ramli seharusnya lebih dulu menerapkan lockdown.
Rizal Ramli menyebut jika Yogyakarta dan Jawa Barat (Jabar) tidak mampu menerapkan kebijakan lockdown karena tidak memiliki dana.
Hal itu lanjut Rizal Ramli terjadi karena mismanagement pandemi, sebab tidak fokus terhadap pandemi.
Mantan Menteri Koordinator Kemaritiman itu menyinggung Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani yang masih sibuk dengan proyek.
"Jogja dan Jabar tidak mampu lock down karena tidak punya uang ! Jkt juga harusnya lock down dari dari awal," tulis Rizal Ramli di akun Twitter pribadinya pada Selasa, 22 Juni 20201.
Jogja dan Jabar tidak mampu lock down karena tidak punya uang ! Jkt juga harusnya lock down dari dari awal ! Inilah mismanagement pandemi, bukannya fokus atasi pandemi, Jokowi & Menkeu Terbalik masih sibuk proyek2, ibukota barulah, toll ini itulah.
https://t.co/n68GZL2k0G— Dr. Rizal Ramli (@RamliRizal) June 22, 2021
"Inilah mismanagement pandemi, bukannya fokus atasi pandemi, Jokowi & Menkeu Terbalik masih sibuk proyek2, ibukota barulah, tol ini itulah," lanjutnya.
Seperti diberitakan, dorongan penerapan lockdown disuarakan berbagai pihak setelah kasus Covid-19 melonjak tinggi.
Salah satunya disampaikan oleh Ketua Dewan Pertimbangan PB IDI Prof Dr dr Zubairi Djoerban.
Zubairi Djoerban mengakui meskipun kebijakan lockdown tidak populer di Indonesia, namun kebijakan itu diterapkan beberapa negara dan efektif.
Dirinya memberikan contoh India yang sempat terjadi lonjakan mengerikan hingga 400 ribu kasus per hari turun menjadi 70 ribu.
Karena itulah lanjut Zubairi, pandemi Covid-19 ini akan sulit terkendali jika jarak sosial ekstrem tidak dilakukan.
"Meski tak populer di Indonesia, namun kebijakan lockdown terbukti efektif di beberapa negara. Sebut saja di India, yang dari 400 ribu kasus per hari, turun menjadi 70 ribu. Saya rasa, pandemi akan sulit terkendali jika jarak sosial ekstrem tidak dipraktikkan," lanjutnya.
Baca Juga: Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Tunjuk Mantan Ketua MK Hamdan Zoelva Jadi Komisaris Utama Jakpro
Zubairi juga menegaskan alasan kebijakan lockdown mesti diambil pemerintah yakni karena pandemi Covid-19 sedang serius sehingga dibutuhkan pembatasan pergerakan.
Selain itu, rumah sakit yang penuh, kasus melonjak, tenaga kesehatan dan medis banyak yang terpapar juga menjadi alasan lockdown haru segera diterapkan.
"Kenapa harus lockdown?
Karena pandemi Covid-19 sedang serius. Kita butuh banget pembatasan pergerakan masyarakat," bebernya.
"Saat ini kan rumah sakit penuh, kasus melonjak, beberapa tenaga kesehatan dan medis telah terinfeksi--yang bisa menyebabkan kualitas layanan menurun," pungkasnya.***
