Network
MANTRA SUKABUMI - Viral di media sosial bahwa Pemrov DKI Jakarta berkirim surat kepada Duta Besar yang ada di Jakarta memohon untuk menyumbang penanganan Covid-19 yang semakin melonjak khususnya di DKI.
Imbas dari surat Pemprov DKI ini, mengharuskan Kementerian Luar Negeri RI turun tangan. Setelah turunnya tim dari Kemenlu Pemprov DKI Jakarta disebut telah menarik surat permohonan sumbangan COVID-19 yang dialamatkan kepada semua kedutaan besar (dubes) negara asing di Ibu Kota.
Meski surat permohonan sudah ditarik, kritik terus ditujukan khususnya kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Diantara kritik yang ditujukan kepada Anies Baswedan datang dari mantan politikus Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean.
Ferdinand mengatakan Anies seharusnya meminta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia, sebab telah membuat malu Indonesia dan seolah tak mampu atasi pandemi COVID-19.
"Meski bukan @aniesbaswedan yg tanda tangani surat ke Kedubes yg mengemis bantuan itu, menurut sy Anies hrs minta maaf secara resmi kpd bangsa ini krn perbuatannya telah mempermalukan Indonesia dgn stigma seolah Indonesia tak lg mampu tangani covid," cuit Ferdinand, dikutip mantrasukabumi.com, dari akun twiternya, Sabtu, 3 Juli 2021.
Ferdinand juga menyarankan agar Anies Baswedan mundur dari jabatannya sebagai Gubsrnur DKI. Hal itu karena tindakan Pemprov DKI meminta bantuan kepada dubes negara asing telah menabrak etika ketatanegaraan.
"Selain harus minta maaf secara resmi kepada Bangsa Indonesia karena telah mempermalukan Indonesia di mata dunia, sdr @aniesbaswedan mestinya lbh elegan mundur dr jabatannya," kata Ferdinand.
"Menabrak etika ketatanegaraan & mempermalukan Indonesia adalah wujud nyata fakir nasionalisme thdp NKRI.!" lanjut dia.
Baca Juga: Ferdinand Desak Anies Baswedan Minta Maaf Karena Permalukan Indonesia: Lebih Elegan Jika Mundur
Seperti diberitakan sebelumnya, beredar sebuah surat yang tertanggal Senin, 28 Juni 2021 dan diteken oleh Kepala Biro Kerja Sama Daerah DKI Jakarta Andhika Permata viral di media sosial.
Surat tersebut ditujukan untuk kedutaan besar negara asing yang ada di Jakarta, yang salah satu isinya Pemprov DKI Jakarta beserta Gugus Tugas Penanganan Covid-19 tengah melakukan upaya penanganan pasien positif Covid-19 dan meminta sumbangan kepada para duta besar asing.
Sontak surat permohonan tersebut menuai kritik pedas dari berbagai kalangan, dan mengharuskan Kementerian Luar Negeri RI turun tangan menyelesaikan masalah ini.
Setelah Kemenlu ikut menangani masalah surat permohonan ini, akhirnya Pemprov DKI menarik kembali surat tersebut.***
