Network
MANTRA SUKABUMI - Mantan Dewan Pakar PKPI Teddy Gusnaidi kembali meminta pemerintah untuk tegas menerapkan aturan PPKM Darurat.
Teddy mengatakan pemerintah jangan mengharapkan kesadaran masyarakat untuk menanggulangi Covid-19.
Sebab lanjut Teddy, jika masyarakat banyak yang memiliki kesadaran bahaya Covid-19, tentu PPKM Darurat tidak diperlukan.
"Jangan harapkan kesadaran masyarakat untuk menanggulangi penyebaran covid 19. Kalau masyarakatnya banyak yang sadar, tentu tidak mungkin ada PPKM Darurat," tulis Teddy Gusnaidi.
Karena itu ia meminta pemerintah tegas menerapkan aturan PPKM termasuk tidak ada aturan yang multi tafsir.
"Pemerintah harus tegas dan jangan ada multitafsir.. @jokowi @ganjarpranowo @luhutbinsarp," lanjutnya.
Sebelumnya, Teddy Gusnaidi mengingatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Koordinator PPKM Luhut Binsar Pandjaitan.
Teddy Gusnaidi mengatakan jika PPKM Darurat akan gagal jika penutupan jalan tidak dilakukan.
"Pak @jokowi dan pak @luhutbinsarp, jika PPKM Darurat dilaksanakan tapi jalanan tidak ditutup (yang bisa lalui hanya yang punya kepentingan ke RS), maka PPKM darurat ini DIPASTIKAN GAGAL," tulis Teddy.
Teddy Gusnaidi beralasan jika tidak dilakukan penutupan jalan, maka petugas di lapangan akan keteteran.
Baca Juga: Aktivis ProDem Semprot Staf Ahli Menkominfo: Jika Tak Ingin Dicaci Maki Jangan Hidup Dari Pajak
"Petugas dilapangan akan keteteran, penjual makanan akan muncul dan terjadi penumpukan orang," sambungnya.
Tak hanya itu, Teddy Gusnaidi juga mengusulkan hal yang sama kepada Presiden Jokowi.
Teddy menyarankan jalanan ditutup total, kemudian melibatkan militer, dan memberikan sanksi pidana yang tegas.
"Untuk menghentikan ruang gerak virus pada jam malam, cukup buat aturan tdk boleh ada kegiatan hingga ke tingkat RT, semua akses jalanan ditutup," usulnya.
"Militer yg menjaga & sanksi pidana yg tegas. Cukup itu saja, tidak perlu ada kalimat bersayap, bisa menghentikan ruang gerak virus," sarannya.
Dirinya memastikan jika aturannya masih banyak tafsiran, maka PPKM Darurat akan sama dengan kebijakan sebelumnya, hanya berbeda nama saja.
Jika aturannya masih bersayap dan banyak tafsiran, maka saya dapat pastikan, PPKM Darurat akan sama seperti yang sebelumnya," bebernya.
"Hanya penamaan saja tapi di lapangan tidak akan berjalan. Sudah terbukti, yang kemarin itu sia-sia. @jokowi," pungkasnya.***
